REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menguatkan program penguatan program kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ). Salah satu langkahnya adalah dengan workshop bertajuk "Tata Kelola Pengembangan UKPBJ Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan" yang diselenggarakan di Universitas Terbuka (UT).
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Robin Asad Suryo mengatakan, salah satu alasan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa. "Sehingga yang namanya inefisiensi bisa ditekan," kata Robin, saat ditemui di sela workshop, Kamis (8/8).
Acara ini lebih berfokus kepada bagaimana membangun sistem atau organisasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, diharapkan bisa menghasilkan SDM yang kompeten dalam mengelola pengadaan barang dan jasa.
"Outcome yang kita harapkan adalah inefisiensi mulai berkurang jadi ini pendekatan yang sifatnya sistematis," kata Robin.
Ia menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap konsep mekanisme dan teknis pelaksanaan program sistering/mentoring. Selain itu, juga akan ditinjau laporan kegiatan mentoring dan sistering UKPBJ selama tahun 2018.
Sementara itu, Rektor UT Prof Ojat Darojat menilai, workshop ini sebagai kesempatan yang baik bagi seluruh perwakilan instansi yang hadir. "Kita memang punya kepentingan bagaimana di era saat ini bisa mengimplementasikan kemajuan dalam bidang TIK dalam bidang pengadaan barang dan jasa, supaya nanti lebih cermat, efisien dari sebelumnya," kata Ojat.
Lebih lanjut, Robin berharap bisa melakukan kerja sama dengan UT terkait penyelenggaraan pelatihan secara daring. Sebab, selama ini UT adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang menerapkan kuliah tanpa tatap muka dan memanfaatkan teknologi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
