Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Mentan Ambil Langkah Tegas Terkait Impor Bawang Putih

Selasa 13 Aug 2019 12:53 WIB

Rep: Imas Damayanti/ Red: EH Ismail

Petani memilah bawang putih di gudang penyimpanan di Desa Gunungsari, Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2019).

Petani memilah bawang putih di gudang penyimpanan di Desa Gunungsari, Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2019).

Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra
Ditjen Hortikultura sudah memasukkan 72 importir bawang nakal ke dalam daftar hitam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian pada Senin (12/8) siang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dan ekstrem dalam menyikapi kasus tersebut. Penggeledahan terkait kasus yang menjerat anggota Komisi IV DPR,  I Nyoman Dhamantra dalam dugaan suap ijin impor bawang putih.

“Bapak Mentan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat Eselon II, III, dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen Hortikultura. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” tegas Inspektur Jenderal Kementan Justan Siahaan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (13/8).

Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga publik bisa jernih melihat masalah ini. Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkret, dan segera sebagai komitmennya dalam antikorupsi.

Langkah ini perlu untuk memitigasi risiko reputasi Kementerian Pertanian yang sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia.

“Sejak awal Kementan telah bekerja sama dengan KPK dan secara khusus tiga personil KPK ditempatkan di Kementan untuk pencegahan korupsi. Pegawai di Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi dan ini nyata dilakukan oleh mereka. Selain itu, mereka juga sudah mem-blacklist 72 importir bawang nakal,” kata Justan.

Langkah tegas Mentan Amran ini juga untuk menjaga marwah Kementerian Pertanian sebagai Lembaga yang telah mendapatkan penghargaan antigratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK. Mentan tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya.

Justan mengungkapkan, di Kementan setidaknya ada sekitar 400 orang pegawai yang telah dipecat karena terindikasi KKN. Bahkan, secara keseluruhan ada 1.432 pegawai Kementan yang telah didemosi dan mutasi karena ‘bermain-main.

“Ini adalah tanggung jawab moril kami, para Eselon I sebagai pimpinan tinggi Kementerian. Kami tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. Ini adalah langkah antisipasi saja. Kami mendukung KPK sepenuhnya dalam menjalankan proses hukum," tegas Justan.

Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas dan berani Mentan. Menurut Momon, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab moril para Eselon I dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan antiKKN dan antimafia.

“Para Eselon I Kementan malam tadi sepakat untuk mencopot semua pejabat yang terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomendasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan,” ujar Momon.

Momon menegaskan, Menteri Pertanian berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara. "Beliau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan sangat tegas terhadap mafia pangan,"  ujarnya.

Momon melanjutkan, Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yang berjalan dan mendukung penuh KPK. “Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula,” tegasnya.

"Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kementan," ujar Momon.

Sebagai hasil revolusi mental dan reformasi birokasi di internal Kementan, dalam beberapa waktu terakhir, berbagai apresiasi dan catatan positif diberikan kepada kementerian ini.

Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengaku terkesan pada  kemajuan mekanisasi pertanian yang dijalankan oleh Kementan. Dengan  memodernisasi pertanian, para petani kini tidak perlu lagi membakar hutan/lahan untuk memulai membuka lahan di berbagai daerah.

Selain itu, hasil riset Bappenas terakhir juga menyatakan program Mentan Amran dinilai memacu pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, riset ini melihat efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Menteri Amran Sulaiman dan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Ditambah beberapa waktu lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga turut mengapresiasi upaya Kementan dalam memacu produksi nasional yang capaiannya mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA