Friday, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Friday, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Lawan Konten Negatif Internet Butuh Komitmen Pemerintah

Selasa 13 Aug 2019 09:40 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Dwi Murdaningsih

Ketua Gerakan Nasional Anti Miras Fahira Idris menyampaikan pendapatnya saat diskusi forum legislasi di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Ketua Gerakan Nasional Anti Miras Fahira Idris menyampaikan pendapatnya saat diskusi forum legislasi di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Foto: ANTARA FOTO
Pemerintah wajib memastikan internet bersih dari konten yang merusak anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan penetrasi konten-konten negatif di internet terutama pornografi dan kekerasan cukup deras menyasar anak-anak. Menurut dia, untuk melawan konten-konten yang merusak karakter anak-anak itu membutuhkan komitmen pemerintah.

"Kenapa pemerintah? Karena Undang-undang perlindungan anak mengamanatkan kepada pemerintah untuk memastikan anak Indonesia mendapat informasi dan pengetahuan positif dalam proses tumbuh kembangnya," ujar Fahira dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (13/8).

Kaitannya dengan internet, kata dia, pemerintah wajib memastikan internet di Indonesia bersih dari konten yang merusak proses tumbuh kembang anak. Fahira menyebut, pemerintah sebagai leading sektor melalui kementerian dan lembaga terkait belum optimal mengatasi hal tersebut.

Ia menilai pemerintah masih kecolongan karena anak-anak masih terpapar konten negatif dan kemudahan mengaksesnya. Selain Youtube dan media digital, di dalam media sosial juga masih banyak ditemukan konten pornografi yang menggunakan tanda tautan atau hashtag populer yang menarik perhatian anak-anak.

"Bahkan pemilik akun-akun ini menggunakan hashtag-hashtag populer untuk mengarahkan anak melihat konten negatif," kata Fahira.

Dengan demikian, lanjut dia, strategi paling tepat adalah mencegah, artinya harus ada strategi yang komprehensif agar konten-konten negatif bisa langsung dihapus. Jadi ada semacam early warning system.

"Tidak seperti sekarang di mana banyak konten yang di take down setelah ramai di publik dan secara luas sudah diakses termasuk oleh anak-anak," tutur dia.

Ia menambahkan, tak mudah memang untuk melakukan pencegahan tersebut, membutuhkan sinergi dan komitmen yang kuat antarpemangku kepentingan. Mulai dari pegiat atau konten kreator, komunitas, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, regulator, dan penegak hukum.

Sebagai leading sektor, kata Fahira, tugas pemerintah harus menjamin terjalin sinergi ini sehingga Indonesia mempunyai ‘pasukan digital’ yang sigap menemukan dan menghapus konten-konten negatif. Jadi, menurutnya, tidak perlu lembaga baru untuk menangani itu, cukup lembaga yang sudah ada dikuatkan.

"Sebagai orang tua kita juga harus menjadi terdepan menjaga dan memastikan tontonan anak-anak kita. Jadilah orang tua yang cerdas. Jadikan kemajuan dunia digital saat ini sebagai bahan pembelajaran positif bagi anak," ucap Fahira.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA