Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Benarkah KPI akan Awasi Konten Youtube Cs?

Selasa 13 Aug 2019 05:03 WIB

Rep: Tanayastri Dini Isna(Warta Ekonomi)/ Red: Tanayastri Dini Isna(Warta Ekonomi)

KPI Mau Awasi Konten Youtube CS, Komisioner: Itu Pernyataan Pribadi dan Prematur. (FOTO: Reuters/Dado Ruvic)

KPI Mau Awasi Konten Youtube CS, Komisioner: Itu Pernyataan Pribadi dan Prematur. (FOTO: Reuters/Dado Ruvic)

Ada wacana KPI mengawasi konten layanan over the top (OTT).

Ada kabar baru perihal wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi konten layanan over the top (OTT). Komisioner KPI, Hardly Stefano menyampaikan, pernyataan dari Ketua KPI Pusat, Agung Suprio diungkapkan atas nama pribadi dan bersifat prematur.

Tak hanya itu, Hardly juga mengatakan, rencana itu belum pernah dibahas dan diputuskan dalam forum resmi KPI, yakni rapat pleno anggota KPI.

"Statement Agung Suprio yang memunculkan wacana tersebut di ruang publik adalah statemen personal yang terburu-buru, prematur dan pada akhirnya menimbulkan kegaduhan karena belum pernah dibahas dan diputuskan dalam forum resmi KPI," jelas Hardly dalam pernyataan tertulis, Senin (12/8/2019) malam.

Baca Juga: Soal Wacana KPI Awasi Netflix, Begini Respon Menkominfo

Menurutnya, pengawasan terhadap konten di berbagai platform digital memang perlu dilakukan. Akan tetapi, lanjutnya, perlu pembahasan yang serius dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, meliputi lembaga pengawas, dasar hukum, serta desain pengawasan.

Hardly menyampaikan, "Sampai dengan satu minggu setelah memunculkan wacana pengawasan konten internet tersebut, belum terlihat dan dapat dijelaskan oleh Agung tentang desain dan metode pengawasan KPI secara komprehensif."

Selain itu, kategorisasi layanan OTT pun perlu dibuat jika memang wacana itu akan dijalankan. Menurut Hardly, mencampurkan penjelasan tanpa kategorisasi platform OTT menunjukkan ketidakpahaman Agung terhadap substansi yang akan diawasi.

Baca Juga: PSI: Teguran KPI Soal Iklan Shopee Mengada-Ada

"Karena media sosial adalah hal yang berbeda dengan penyedia konten televisi atau video streaming," imbuhnya.

Hingga saat ini, menurut Hardly, ketua KPI baru itu ternyata belum menentukan jadwal rapat pleno, yang salah satu agendanya melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap program siaran yang dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Di akhir pernyataan, komisioner tersebut pun menegaskan, KPI tak boleh mengabaikan tugas dan fungsi utama sebagai wujud peran masyarakat dalam pengawasan penyiaran televisi dan radio.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA