Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Setelah B20, Jokowi Targetkan B30 pada Januari 2020

Senin 12 Aug 2019 20:52 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gita Amanda

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel.

Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jokowi menginstruksikan agar penerapan B30 dapat dimulai pada Januari 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah mengimplementasikan penggunaan bahan bakar nabati untuk campuran solar sebesar 20 persen atau B20, pemerintah kini akan menyiapkan penggunaan Biodiesel 30 (B30). Dalam rapat terbatas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden siang ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar penerapan B30 dapat dimulai pada Januari 2020 nanti.

"Saya juga ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30, dan selanjutnya di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50," kata Jokowi saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8).

Jokowi menyampaikan, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dari luar negeri seperti Uni Eropa, terhadap produk kelapa sawit sehingga produk ini memiliki posisi tawar yang semakin kuat.

Ia berharap penggunaan B20 dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta dapat mengurangi impor bahan bakar minyak. Penerapan B20 ini, kata Jokowi, bahkan dapat menghemat devisa hingga sekitar 5,5 miliar dollar AS per tahunnya.

"Ini angka yang gede banget. Dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar dan kita harapkan akan menimbulkan multiplier efek terhadap 17 petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit," jelas Jokowi.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi bahan bakar avtur. Sehingga dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan dan juga defisit neraca transaksi berjalan.

Jokowi pun memastikan akan memonitor secara langsung pelaksanaan berbagai hal yang terkait dengan implementasi B20 ini hingga persiapan penggunaan B30. "Saya enggak tau apakah saya akan gunakan BPKP atau pricewaterhouse, atau lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan," ucapnya.

Saat ini, produk CPO Indonesia pun sedang mendapatkan tekanan dari luar negeri. Karena itu, Presiden meminta agar seluruh pihak berkomitmen dapat mengatasi masalah tersebut.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga meminta laporan dari Pertamina terkait pemanfaatan CPO melalui co-processing untuk memproduksi green diesel, green gasoline di kilang minyak milik Pertamina.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA