Rabu, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Rabu, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Sekjen PAN Tanggapi GBHN Jadi Syarat Paket Pimpinan MPR

Senin 12 Agu 2019 12:49 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay

Foto: RepublikaTV/Fian Firatmaja
PDIP bahkan membuka peluang membuat paket dengan partai yang mendukung Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay tak mempersoalkan agenda PDIP untuk menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Agenda GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 itu diketahui menjadi salah satu syarat paket PDIP dalam pemilihan pimpinan MPR 2019-2024.

PDIP bahkan membuka peluang membuat paket dengan partai yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandiaga. Dengan catatan, partai tersebut mendukung agenda GBHN tersebut.

"Saya kira, usulan tersebut adalah usulan yang sangat bijak. Sebab, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI," kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (12/8).

Saleh menilai agenda untuk amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN, saat ini juga sudah disetujui semua fraksi dan kelompok DPD yang ada di MPR. Karena itu, arah yang disebutkan sudah sama. Bahkan, point-point penting yang perlu diamandemen sudah dikaji selama satu periode ini.

"Sebelum mengakhiri periode ini, MPR nanti akan menyampaikan usulan rekomendasi. Rekomendasi itu juga terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan amandemen. Sekarang malah sudah pada tahap finalisasi sebeluum nanti diputuskan di paripurna," kata Saleh.

Sementara, Saleh menginginkan pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ia masih berharap semua fraksi dan kelompok DPD terwakili dalam pimpinan itu sehingga tidak ada perebutan pimpinan MPR.

"Tinggal menambah jumlah pimpinan saja, awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Sekretaris Fraksi PAN MPR RI tersebut.

Sebelumnya, PDIP dalam Kongres V di Bali memasukkan amandemen terbatas UUD 1945 dan GBHN sebagai salah satu rekomendasi. Bahkan, PDIP akan mengusung agenda tersebut dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024. PDIP pun membuka kemungkinan membuat paket pimpinan MPR dengan semua partai, selama mendukung agenda tersebut.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK (Koalisi Indonesia Kerja) atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amendemen terbatas UUD 45," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Ahad (11/8).

Baca Juga

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler