Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Menebak Mau PDIP Soal Kursi Ketua MPR

Senin 12 Agu 2019 08:15 WIB

Red: Elba Damhuri

Wartawan Senior - Nurul Hamami

Foto:
Sejumlah pimpinan partai mulai mewacanakan untuk merebut jabatan ketua MPR.

Adanya semacam “persaingan” antara PKB dan Golkar dalam koalisi pemerintah untuk merebut posisi ketua MPR dapat dibaca sebagai “terganggunya” hubungan di dalam koalisi. 

Sinyal tersebut direspons melalui pertemuan empat ketua umum partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf yang diinisiasi oleh Surya Paloh untuk tujuan mengonsolidasikan diri merebut kursi ketua MPR. Keempat parpol yakni Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP, yang merupakan parpol yang lolos ambang batas parlemen di DPR RI pada Pemilu 2019.

Tafsir sikap PDIP

Pertemuan yang tidak dihadiri oleh ketua umum PDIP tersebut menimbulkan penafsiran bahwa PDIP masih belum menentukan sikap bahwa kursi ketua MPR harus diambil oleh koalisi pemerintah.  Apalagi setelah itu Megawati bertemu dengan Prabowo yang dapat ditafsirkan sebagai lobi terkait jabatan ketua MPR.

Agaknya PDIP memandang perlu menormalkan kondisi pembelahan politik masyarakat pascapilpres dengan merangkul Gerindra. Hal itu bisa dibaca sebagai sikap PDIP membuka peluang Gerindra memegang jabatan ketua MPR. Tampaknya bagi PDIP ini bukan sekadar berbagi kekuasaan, namun demi merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa pascakontestasi pemilu yang lalu.

Tarik-menarik kepentingan untuk merebut jabatan ketua MPR diperkirakan akan terus berlangsung dalam koalisi pemerintah antara PDIP di satu sisi dan empat partai lainnya (Golkar, Nasdem, PKB, PPP). Tetapi, mengingat perjuangan bersama memenangkan Jokowi-Mar’uf,  agaknya sulit bagi PDIP untuk berpaling dari koalisi. 

Jalan yang paling mungkin diambil adalah hanya menempatkan Gerindra sebagai salah satu wakil ketua MPR dengan mengorbankan salah satu partai pendukung pemerintah.  Jika masih menemui jalan buntu, bukan tidak mungkin nama calon dari DPD akan menguat sebagai alternatif atau jalan tengah pengusulan ketua MPR dan tetap dalam satu paket yang diajukan koalisi pemerintah. 

Pemilihan ketua MPR masih dua bulan lagi. Terlepas dari berbagai manuver elite politik, siapa pun pimpinan MPR terpilih harus berkomitmen menegakkan NKRI dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA