Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Menebak Mau PDIP Soal Kursi Ketua MPR

Senin 12 Agu 2019 08:15 WIB

Red: Elba Damhuri

Wartawan Senior - Nurul Hamami

Foto:
Sejumlah pimpinan partai mulai mewacanakan untuk merebut jabatan ketua MPR.

Strategisnya posisi ketua MPR periode 2019-2024 juga dapat dipahami sebagai upaya partai politik untuk memaksimalkan aksesnya pada kekuasaan. Dapat dikatakan posisi presiden dan ketua DPR (sesuai UU MD3 menjadi hak partai pemenang pemilu) telah diisi melalui hasil pemilu, sementara tinggal posisi ketua MPR yang tersisa untuk dikompetisikan oleh partai-partai politik, baik pendukung pemerintah maupun oposisi. 

Setidaknya melalui penguasaan terhadap kursi ketua MPR akan memberikan akses pada partai politik untuk menggunakan fasilitas negara dalam kerja-kerja politiknya.  Semua itu memang bermuara pada kompetisi di Pemilu 2024, baik untuk merebut kursi kepala eksekutif maupun kursi legislatif.

Sebagai ketua MPR tentu memiliki kesempatan untuk melakukan sosialisasi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang pernah dilakukan Taufik Kiemas saat menjadi ketua MPR (2009-2013) dengan mengampanyekan “Empat Pilar Kebangsaan” yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Gagasan tersebut diterima secara luas dan menempatkan Taufik Kiemas sebagai tokoh bangsa. Hal ini berdampak pada citra partainya dalam memperluas dukungan elektoral pada dua pemilu terakhir di mana PDIP keluar sebagai pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden (2014, 2019). 

Dalam konteks strategisnya posisi ketua MPR untuk lima tahun ke depan itulah tampak sejumlah manuver dari para pimpinan partai politik untuk merebut kursi tersebut. Koalisi partai politik pendukung  Jokowi berada di atas angin untuk memastikan posisi ketua MPR berada di tangan mereka. Modalnya adalah kursi koalisi partai pendukung Jokowi di DPR yang sudah lebih dari separo (349 dari 575 –hitungan sementara sambil menunggu PHPU di MK). Untuk memperbesar peluang tersebut, mereka perlu merebut dukungan dari anggota DPD yang juga memiliki hak mengajukan nama calon pimpinan MPR.

Persoalannya adalah siapa dan partai apa yang disepakati sebagai ketua MPR? Awalnya Muhaimin Iskandar yang kembali terpilih sebagai anggota DPR merasa PKB berhak diberi insentif sebagai ketua MPR berkat peran mereka dalam pencalonan Kiai M’aruf sebagai wapres yang membuat suara kaum Nahdliyin tidak terpecah mendukung Jokowi-Maruf. Dia juga merasa mewakili warga Nahdlatul Ulama sehingga pantas untuk mendapatkan posisi ketua MPR.

“Indonesia ini kan sedang kuatnya gairah Islam. Itu harus dijembatani melalui Empat Pilar Kebangsaan dan NU mempunyai modal untuk itu,” kata Muhaimin yang sekarang menjabat wakil ketua MPR, dalam keterangannya kepada pers usai bertemu Kiai Ma’ruf.  

Sepak terjang Muhaimin dalam menggalang dukungan sebagai ketua MPR, belakangan mengusik elite Golkar yang juga merasa berhak atas jabatan tersebut karena Golkar pemenang kedua. Logika Golkar, kursi DPR sudah diberikan pada partai pemenang pemilu (PDIP) maka ketua MPR diberikan kepada pemenang kedua.

Ternyata posisi strategis ketua MPR dibaca pula oleh Gerindra sebagai pemenang ketiga pemilu. Elite Gerindra mulai memunculkan wacana “pembagian” kekuasaan, yaitu ketua DPR menjadi pemilik koalisi partai pendukung pemerintah,  sedangkan ketua MPR menjadi milik kubu oposisi yang mendapat suara 45 persen lebih pada pilpres lalu melalui pasangan Prabowo-Sandiaga.  Dalam hal ini, Gerindra sebagai pemilik kursi terbanyak di koalisi partai oposisi merasa paling pantas mengisi kursi ketua MPR.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA