REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong sekolah agar tidak mengangkat guru honorer lagi. Upaya ini dilakukan agar permasalahan guru honorer dapat dituntaskan.
"Karena apa? Guru honorer mau dituntaskan. Kalau diangkat terus, kapan selesainya? Karena pengangkatan guru honorer itu sudah dilarang. Peraturan Pemerintah (PP) juga enggak boleh," kata Muhadjir di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), belum lama ini.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat terdapat 736 guru honorer di seluruh Indonesia. Namun, jumlah ini justru terus bertambah dengan angka sekitar 840 orang. Melihat situasi ini, Kemendikbud pun menargetkan agar permasalahan guru honorer dapat selesai pada 2024.
Di dalam proses penuntasan ini, Muhadjir mengaku, pihaknya telah menyiapkan perangkat pendukung. Kemendikbud dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan pertemuan. Keduanya sepakat untuk mensinkronisasikan dana alokasi umum (DAU) umum.
Melalui sistem ini, Muhadjir berharap gaji para guru terutama honorer terbayarkan. Dalam hal ini, gaji berasal dari APBD yang merupakan anggaran transfer dari pusat. "Jadi tidak ada alasan, enggak ada anggaran," jelas mantan rektor UMM ini.
Di sisi lain, Kemendikbud juga tengah menyiapkan aturan perpanjangan pengabdian guru PNS. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi pengangkatan guru honorer. Pada proses perpanjangan pengabdian ini, Muhadjir memastikan, guru akan memeroleh insentif tambahan dari BOS.
Dengan adanya aturan-aturan ini, Muhadjir tak menampik, guru menjadi fokus yang harus diselesaikan. Sebab, guru menjadi wadah penting untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Apalagi, saat ini Indonesia sedang menargetkan pembangunan SDM sebaik mungkin. "Kalau (guru) tidak tertata baik, ya susah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
