Wednesday, 4 Jumadil Akhir 1441 / 29 January 2020

Wednesday, 4 Jumadil Akhir 1441 / 29 January 2020

PBB Kritik Sanksi Baru AS Terhadap Venezuela

Jumat 09 Aug 2019 09:43 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ani Nursalikah

Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet (kiri) berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Jumat (21/6).

Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet (kiri) berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Jumat (21/6).

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos
Sanksi AS akan membuat jutaan warga Venezuela semakin terpuruk.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet mengkritik sanksi terbaru Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela. Dia mengatakan, sanksi tersebut akan membuat jutaan warga Venezuela semakin terpuruk.

Sanski unilateral yang diberikan Washington yakni membekukan semua aset pemerintah Venezuela yang berada di AS dan melarang transaksi komersial. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Diketahui, AS tidak mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela.

"Saya sangat khawatir tentang dampak yang berpotensi parah pada hak asasi manusia rakyat Venezuela dari serangkaian sanksi unilateral yang baru diberlakukan oleh AS minggu ini," ujar Bachelet dilansir BBC, Jumat (9/8).

Meskipun sanksi tersebut memuat pengecualian untuk penjualan makanan, pakaian, dan obat-obatan, Bachelet berpendapat, sanksi itu dapat memperburuk krisis bagi warga Venezuela. Pada Maret lalu, Bachelet menyatakan, pelanggaran hak-hak sipil dan politik dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan memperburuk kondisi ekonomo Venezuela.

"Sanksi itu sangat luas dan tidak memuat langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi dampaknya terhadap sektor-sektor yang paling rentan dalam populasi," kata Bachelet.

Pada Senin (5/8) lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan, semua properti dan kepentingan pemerintah Venezuela di AS telah diblokir. Perintah eksekutif tersebut juga melarang transaksi dengan otoritas Venezuela. Transaksi tersebut mencakup penyediaan dana, barang, maupun jasa.

Penasihat Kemanana Nasional AS John Bolton mengatakan, sanksi baru tersebut dijatuhkan kepada semua pihak yang mendukung pemerintahan Maduro. Sanksi ini nantinya akan memaksa negara pendukung Maduro untuk memilih antara melakukan bisnis dengan AS atau Venezuela.

"Amerika akan melakukan segala upaya mengakhiri kediktatoran Maduro di Venezuela," ujar Bolton.

Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam sanksi baru tersebut, dan menuding Washington telah melakukan tindakan terorisme ekonomi yang sewenang-wenang terhadap rakyat Venezuela. Menurut data PBB, rakyat Venezuela terus melarikan diri dari krisis politik dan ekonomi di negaranya. Lebih dari empat juta warga Venezuela kini memilih tinggal di luar negeri.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA