REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revitalisasi vokasi merupakan salah satu program pemerintah terkait mengurangi angka pengangguran khususnya lulusan jenjang SMK. Terkait hal ini, Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan mencatat beberapa kendala dalam proses revitalisasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengatakan kendala tersebut di antaranya adalah ketersediaan sarana prasarana yang minim khususnya alat praktik. Selain itu, profesionalisme guru SMK juga masih banyak dipertanyakan.

Komisi X DPR juga mencatat kerja sama antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) masih belum maksimal. "Kenapa tersebut belum termasuk kendala softskill seperti kemampuan bahasa asing yang terbatas dan minimnya uji sertifikasi," kata Hetifah, Rabu (7/8).

Meskipun demikian, Hetifah menjelaskan pada tahun 2019 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai yang menangani pendidikan SMK telah memiliki program prioritas untuk revitalisasi. Tahun ini, revitalisasi difokuskan kepada bidang yang sedang sangat dibutuhkan di Indonesia.

"Fokus kepada SMK kelautan/kemaritiman, SMK pariwisata, SMK pertanian, SMK industri, dan SMK teaching factory atau technopark," kata dia menjelaskan.

Dari kelima jenis bidang tersebut sangat potensial untuk dikembangkan saat ini. Hetifah berharap program prioritas tersebut bisa berjalan dengan maksimal sehingga pendidikan vokasi di Indonesia bisa menjadi lebih baik.

Menurut Hetifah, hal yang harus diperhatikan oleh Kemendikbud saat ini adalah memenuhi guru produktif, melengkapi sarana prasarana parktik, dan memaksimalkan link and match melalui kemitraan dengan DUDI.

"Serta mengajak atau koordinasi dengan Kadin," kata dia lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika