Saturday, 20 Rabiul Akhir 1442 / 05 December 2020

Saturday, 20 Rabiul Akhir 1442 / 05 December 2020

Komnas HAM Sebut Intoleransi Dipicu dari Politik Identitas

Rabu 07 Aug 2019 19:20 WIB

Red: Ratna Puspita

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara (kiri) bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) dan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Amiruddin Al-Rahab

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara (kiri) bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) dan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Amiruddin Al-Rahab

Foto: ANTARA FOTO
Aktor intoleransi dilakukan oleh pejabat negara lewat kebijakan diskriminatif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan intoleransi merupakan salah satu persoalan pelanggaran HAM yang disoroti. Komnas HAM menyatakan intoleransi merupakan buah dari adanya politik identitas setelah Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

"Kami mencatat menguatnya politik identitas setelah Pilkada 2017 sehingga berpotensi menurunnya kualitas kebijakan publik yang sarat dengan kepentingan tertentu," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara usai peluncuran Laporan Tahunan 2018 di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Kualitas kebijakan publik, lanjut dia, menjadi imbas dari adanya politik identitas yang menghadapkan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. "Akibatnya pada kualitas kebijaan publik, baik di pemerintah daerah dan kepolisian selaku aparat keamanan, ketika mengeluarkan instruksi atau kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh desakan massa segala macem," imbuh Beka.

Baca Juga

Selain itu, ia juga mengatakan belakangan ini aktor intoleransi lebih banyak dilakukan oleh pejabat negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif. "Aktornya mengalami pergeseran. Dulu banyak dilakukan oleh non-state actor. Namun belakangan semakin banyak aktor-aktor negara yang justru banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang pada akhirnya menimbulkan intoleransi di masyarakat," tutur Beka.

Kebijakan dari kepala daerah yang dinilai diskriminatif itu, lanjutnya, diterapkan lewat peratuan daerah (perda) dan keputusan kepala daerah. "Akibatnya pada kualitas kebijakan publik baik di pemerintah daerah dan kepolisian selaku aparat keamanan, ketika mengeluarkan instruksi atau kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh desakan massa," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM lainnya Amiruddin menegaskan bahwa intoleransi tak seharusnya terjadi dan semua warga negara Indonesia sepatutnya memiliki hak yang sama. "Konstitusi Indonesia tidak mengenal minoritas-mayoritas. Apapun itu, selama dia warga negara Indonesia, mendapat hak yang sama," ucapnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA