Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Antara Pindah ke Kalimantan dan BPJS Kesehatan

Selasa 06 Aug 2019 16:03 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun

Defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun

Dana Rp 83 triliun lebih urgent untuk BPJS Kesehatan dibanding pindah ke Kalimantan

Pemerintah bakal menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Langkah itu diambil untuk meredam defisit BPJS yang kian parah. Defisit BPJS bahkan diprediksi akan naik hingga RP 28 triliun. Dikutip dari Republika.co.id, Pengamat dari Universitas Krisnadwipayana, Abdullah Sumrahadi menilai harus ada perbaikan total terkait pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan, untuk mengantisipasi defisit yang semakin besar. 

Menurutnya, diperlukan penanganan yang fundamental revolusioner atas masalah ini, bukan hanya sekedar menaikkan iuran. Keterbukaan informasi pengelolaan hingga menyalurkan ke pihak yang lebih tepat sasaran menjadi alternatif lain, memperkecil defisit anggaran BPJS Kesehatan.

"Solusi lainnya, selain menaikan iuran, perlu disimak juga semua model bisnis yang tengah dikembangkan untuk memutar anggaran BPJS. Disamping tetap pengelolaan harus dikembalikan ke ruh utama BPJS yakni yang sifatnya sosial," terangnya.

Baca Juga

Saat BPJS Kesehatan mengalami defisit yang berkepanjangan, saat itu pula terbayang dana fantastis pemindahan ibukota ke Kalimantan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota kurang lebih Rp 400 triliun.

Meski dilakukan bertahap, tetap saja anggaran pemindahan ibukota ke Kalimantan lebih besar. Tahap pertama itu bernilai Rp 83,8 triliun. Masih lebih besar dibanding defisit yang dialami BPJS kesehatan.

Sebagai rakyat biasa, seandainya dana pemindahan ibukota ke Kalimantan dipakai untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan bagaimana? Tentu lebih dari cukup. Bahkan sisa banyak.

Alangkah baiknya pemerintah lebih fokus memprioritaskan layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kalaupun iuran dinaikkan, hal itu tak mengurangi defisit BPJS. Yang ada malah menambah beban rakyat yang sudah berat dengan kenaikan bahan-bahan pokok.

Kesehatan adalah salah satu layanan wajib pemerintah kepada rakyat. Sudah semestinya perbaikan sistem layanan kesehatan menjadi prioritas kerja pemerintah. Jika sistem kesehatan bermasalah, akan muncul masalah-masalah lain yang menjadi dampak persoalan tersebut.

Misal, pelayanan kesehatan pada masyarakat menjadi minimalis dan tidak optimal. Sebab, kesehatan terkait dengan nyawa manusia. 

Jika pemerintah mampu menggelontorkan dana sebesar itu untuk calon ibukota negara, seharusnya juga bisa mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang kian terjepit. Wacana pemindahan ibukota belumlah  menjadi persoalan yang urgen untuk segera dilakukan dibandingkan dengan defisit BPJS Kesehatan.

Maka dari itu, antara Kalimantan dan BPJS Kesehatan, utamakanlah persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Yakni, menjamin kesehatan rakyat tercukupi dan terlayani sebaik mungkin. 

Penulis: Chusnatul Jannah, Member Komunitas Creator Nulis, tinggal di Pasuruan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA