REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Mohammad Nasih menanggapi rencana pemerintah yang ingin menghadirkan rektor asing untuk memimpin suatu perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Nasih mengaku belum mengetahui secara detail soal mekanisme mendatangkan rektor asing. Bagaimanapun, dia mengingatkan, pemilihan seorang rektor mesti melalui mekanisme yang sudah diatur. Dalam hal perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), sudah ada peraturan pemerintah berupa statuta.
"Saya belum tahu skenario dan lain-lainnya. Kita belum baca kaitannya rektor asing. Hampir di semua PT (perguruan tinggi) ada aturan dan mekanisme. Kalau kita di PTN BH, ada mekanisme pemilihan rektor. Yang mengukuhkan, majelis wali amanat. Nah, kita tidak tahu gambarannya (impor rektor) bagaimana," kata Nasih saat ditemui di Airlangga Convention Center, Surabaya, Kamis (1/8).
Menurut Nasih, untuk menjadikan suatu kampus baik, ada beberapa indikator yang mesti dijalankan. Misalnya, tata kelola dan birokrasi perguruan tinggi. Dengan demikian, rektor suatu perguruan tinggi tidak menjadi satu-satunya faktor penentu bagi kampus itu menjadi lebih baik.
"Keberhasilan sebuah organisasi, termasuk PTN, ditentukan beberapa faktor. Bukan hanya rektor. Tapi ada tata kelola, birokrasi, mahasiswa. Jadi, banyak indikatornya," ujar Nasih.
Organsiasi harus dibangun secara bersama-sama. Artinya, percuma saja jika pemimpinnya bagus, tetapi perangkat lainnya tidak turut menunjang.
"Secara konseptual, organisasi ini harus dibangun secara bersama-sama," sebut dia.
Sebelumnya, Kemenristekdikti merencanakan pada 2020 beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) akan dipimpin rektor unggul yang didatangkan dari luar negeri.
Langkah rekrutmen rektor luar negeri ini dimaksudkan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia. Menristekdikti ingin agar ada universitas dari Indonesia yang masuk jajaran 100 universitas terbaik dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
