REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Dinas Pendidikan Kabupaten Garut meminta sekolah yang telah menjual buku pelajaran untuk kembali menariknya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Totong mengatakan, sekolah tidak boleh melakulan kegiatan jual beli buku pelajaran kepada siswa.

Dinas Pendidikan telah menerima laporan beberapa orang tua siswa sekolah dasar (SD) negeri yang mengeluhkan pembelian buku dengan harga cukup tinggi. Padahal sesuai peraturan, pengadaan buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah ditanggung pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Pemerintah sudah menyediakan dari dana BOS. Semua yang dijual harus ditarik lagi," kata dia Jumat (26/7).

Ia menegaskan, Dinas Pendidikan telah memanggil kepala sekolah maupun koordinator wilayah di kecamatan untuk mengklarifikasi masalah penjualan buku maupun seragam sekolah. Kepala sekolah diinstruksikan tidak menjual buku kepada siswa.

Bahkan sebelumnya, lanjut dia, Dinas Pendidikan telah mengedarkan surat larangan penjualan buku ke koordinator wilayah kecamatan dan kepala sekolah SD dan SMP se Kabupaten Garut pada 11 Juli 2019. Surat itu berisi kutipan Pasal 45 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang isinya pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku, seragam, atau pungutan lainnya.

Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa SD negeri di Kabupaten Garut mengeluhkan mahalnya harga jual buku pelajaran yang hampir mencapai Rp 1 juta. Mereka terpaksa membeli buku bahan itu sesuai rekomendasi guru di sekolah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika