Tuesday, 16 Rabiul Akhir 1442 / 01 December 2020

Tuesday, 16 Rabiul Akhir 1442 / 01 December 2020

Gerindra Terus Bermanuver, Ini Sikap PAN dan PKS

Senin 29 Jul 2019 08:06 WIB

Rep: RONGGO ASTUNGKORO, FAUZIAH MURSID/ Red: Elba Damhuri

Suasana pertemuan Jokowi dan Prabowo pascapilpres di stasiun MRT, Jakarta

Suasana pertemuan Jokowi dan Prabowo pascapilpres di stasiun MRT, Jakarta

Foto: BPMI
Golkar menegaskan masuk ke koalisi tidak cukup dengan menemui satu parpol.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Partai pendukung Koalisi Indonesia Adil dan Makmur menyatakan sikap jika Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan tetap menjadi partai oposisi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan PKS akan tetap menjadi oposisi meskipun Gerindra merapat ke koalisi pemerintah.

Menurut dia, setiap partai memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya masing-masing. "Terkait posisi oposisi, kami yakin untuk kebaikan demokrasi dan kemajuan bangsa akan bersama dengan elemen lain," ungkap Mardani, Ahad (28/7).

Hal itu ia katakan setelah melihat terbukanya kemungkinan bagi Partai Gerindra untuk merapat ke koalisi Joko Widodo (Jokowi). Meski Gerindra belum diputuskan akan merapat atau tidak, Mardani akan menghormati segala keputusan yang diambil oleh partai asal calon presiden yang ia usung pada Pilpres 2019 lalu itu.

"Hak Partai Gerindra membuat keputusan terkait koalisi atau oposisi. Tiap, partai punya kebebasan menentukan pilihan dan PKS menghormati apa pun keputusan Gerindra," tuturnya.

Pencetus tagar #2019GantiPresiden itu juga mengaku PKS akan tetap bersahabat dengan Partai Gerindra. Kemarin, ia mengatakan, PKS yakin tidak akan sendirian dalam menjadi oposisi pemerintah pada 2019-2024. Menurut dia, akan ada partai politik lain yang memutuskan untuk menjadi oposisi setelah presiden terpilih Jokowi menentukan formasi kabinetnya.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno juga mengklaim PAN tak mempermasalahkan sikap Partai Gerindra yang ingin masuk ke koalisi Jokowi. PAN, kata dia, akan tetap menjalankan silaturahim politik yang baik dengan Gerindra.

"Kami hormati keputusan Gerindra atas sikap politik yang akan diambil dan kita tetap akan menjalankan silaturahim politik yang baik," ujar Eddy, Ahad (28/7).

Menurut Eddy, silaturahim dengan partai berlambang burung garuda itu akan terus dilakukan karena melihat banyaknya agenda politik ke depan. Terlebih, partainya akan bersinergi dan bekerja sama dengan Gerindra dalam melakukan agenda-agenda politik tersebut. "Karena banyak agenda-agenda politik yang akan kami sinergikan dan kerja samakan dengan Gerindra," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Peluang itu bergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih. "Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalan pemerintahan," kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7)

Keputusan bergabung itu, kata Ferry, bergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun menyatakan bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.

Sikap KIK

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menuturkan, hingga saat ini pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum berencana melebarkan koalisi. Johnny menilai belum ada hal yang menjadi pertimbangan kuat untuk pelebaran koalisi.

"Pimpinan partai koalisi KIK sudah mengatakan bahwa hingga saat ini belum terpikirkan untuk memperlebar koalisi. Belum ada perubahan lanskap politik yang bisa menjadi pertimbangan pentingnya pelebaran koalisi," ujar Johnny saat dihubungi wartawan, Ahad (28/7).

Namun demikian, Johnny tidak menutup kemungkinan jika pada saatnya ada partai tambahan yang bergabung bersama KIK maupun masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang. Jika hal itu terjadi, KIK menyerahkan kepada presiden terpilih.

"Kami sepenuhnya menyerahkan kepada keputusan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih," kata anggota Komisi XI DPR tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan menegaskan, tidak mudah menambah partai dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Ace beralasan bahwa butuh waktu dan penyesuaian antara partai yang sudah bergabung dan partai yang hendak masuk tersebut.

"Tidak hanya cukup bertemu dengan salah satu parpol koalisi. Perlu penyesuaian visi, misi, program, dan arah startegi pencapaian yang pada pilpres yang lalu berbeda secara diametral," ujar Ace.

Karena itu, Ace menilai penambahan partai dalam koalisi akan dibicarakan bersama para ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Menurut Ace, berkoalisi tidak hanya mengumpulkan partai semata, tetapi bagaimana membangun koalisi yang solid.

"Kami ingin koalisi yang sudah solid, kuat, dan nyaman ini tidak ingin mengalami hambatan psikologis-politis yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf di dalam pemerintahan untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya,” katanya menegaskan.

Sinyal merapatnya Gerindra ke parpol koalisi pemerintah terlihat dari pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan, sebelumnya Prabowo juga sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di MRT.

(ed: agus raharjo)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA