Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Kemendagri Sebut OTT Kepala Daerah Memalukan

Ahad 28 Jul 2019 17:45 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar

Kemendagri sudah melakukan upaya pencegahan, termasuk membawa ke KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyayangkan masih adanya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkat Tangan (OTT) oleh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menilai tindakan kepala daerah yang tersangkut kasus jual beli jabatan merupakan tindakan memalukan.

Baca Juga

“Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), apalagi kasus jual beli jabatan,” kata Bahtiar dikutip dari laman setkab, Ahad (28/7). 

Menurutnya, Kemendagri selalu mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi. “Apalagi Pak Menteri gencar mengingatkan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, bahkan kalau gubernur setiap baru dilantik selalu kami bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK,” ucap dia.

Area rawan korupsi tersebut, antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan. Tak hanya itu, Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) KPK di tingkat daerah juga telah dioptimalkan. 

“Kita sering ingatkan untuk jauhi area rawan korupsi, pencegah juga melalui Korsupgah di daerah juga ada, tinggal tergantung integritas masing-masing,” ujar Bahtiar. 

Sebelumnya, KPK telah menangkap Bupati Kudus, Jawa Tengah, Mohamad Tamzil dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait transaksi suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus pada Jumat (26/7). KPK juga telah menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA