Sabtu 27 Jul 2019 02:00 WIB

Prodi Ekonomi Syariah UMM Raih Akreditasi B

Sebelumnya, prodi ekonomi syariah memiliki akreditasi C.

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Dwi Murdaningsih
 Kampus Universitas Muhammadiyah Malang
Foto: Republika/Erik Purnama Putra
Kampus Universitas Muhammadiyah Malang

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berhasil mendapatkan akreditasi B dari Badan Kreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BNT-PT). Prodi yang baru berdiri di 2013 ini sebelumnya baru mendapatkan akreditasi C, lima tahun lalu.

Pada penilaian akreditasi ini, Prodi Ekonomi Syariah berhasil mendapat nilai 246. Hal ini berarti prodi tersebut hampir mendekati skor akreditasi A. “Alhamdullillah, kita sudah banyak progres dari yang sebelumnya. Pada proses akreditasi kemarin kita sudah mendapat nilai B gemuk atau di atas B," ujar Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Rahmad Hakim, melalui pesan resmi yang diterima Republika.co.id.

 

Menurut Rahmad, raihan skor akreditasi B ini tak lepas dari prestasi-prestasi yang diperoleh dosen maupun mahasiswa, baik di tingkat wilayah maupun nasional. Selain itu, prodi Ekonomi Syari’ah juga telah menerapkan penggunaan teknologi pembelajaran proses kegiatan belajar-mengajar, guna menghadapi Revolusi Industri 4.0.

 

Dengan keberhasilan ini, Rahmad menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti berusaha menjadi yang  lebih baik. Berbagai peningkatan kualitas akan tetap dilakukan agar mencapai target akreditasi A. Hal ini setidaknya dapat tercapai pada 2023 mendatang.

 

Assesor dari BAN PT, Profesor Muslimin menilai, Prodi Ekonomi Syariah UMM sudah memiliki progres yang baik dan telah sesuai pengelolaannya. Oleh karena itu, prodi ini layak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

 

Akan tetapi dengan perubahan zaman, ia menyarankan, prodi terkait untuk melakukan perbaikan dalam penguatan program, sumberdaya manusia dan kerjasama. "Intinya adalah, bagaimana membuat lulusan program studi Ekonomi Syariah agar mampu untuk menjawab tuntutan para stakeholder, sehingga bisa siap pakai untuk bekerja," ujar Muslimin. 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement