REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana memasukkan rektor asing ke perguruan tinggi di Indonesia. Menanggapi hal ini, Dewan Kehormatan Forum Rektor Indonesia, Asep Saefuddin menilai persoalan utama dalam perguruan tinggi bukanlah karena rektor yang tidak mampu melakukan pekerjaannya.
Ia mengatakan, persoalan dibawanya rektor asing bukanlah masalah utama yang harus diselesaikan di dalam pendidikan tinggi. Banyak persoalan kelembagaan di perguruan tinggi dan kaitannya dengan lembaga pemerintah yang perlu dibenahi.
Asep beranggapan saat ini birokrasi yang ada sudah cukup rumit sehingga perguruan tinggi tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan jalan di tempat. Sehingga, perguruan tinggi di Indonesia tidak selincah perguruan tinggi di negara asing, termasuk Malaysia dan Singapura.
"Bila hal ini tidak dibenahi, rektor asing pun saya pikir akan kewalahan dan hasilnya akan begini-begini saja," kata Asep, Jumat (26/7).
Selain itu, Asep juga mengingatkan agar pemerintah membuat payung hukum tegas terkait masuknya rektor asing. Ia menilai, ide masuknya rektor asing sebenarnya adalah hal yang wajar dan umum dilakukan di perguruan tinggi di dunia.
Ide memperbolehkan adanya rektor warga negara luar negeri di perguruan tinggi Indonesia, kata Asep jangan langsung diterjemahkan impor rektor asing. Sebab, seolah-olah akan dilakukan secara besar-besaran.
"Paling banter juga hanya ada satu dua perguruan tinggi yang dipimpin oleh rektor asing. Namun demikian, tentunya pemerintah harus membuat payung hukumnya, supaya rektor asing bisa bekerja sesuai dengan koridor hukum. Jadi menurut saya, ide rektor asing itu sah dan wajar saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
