REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan penjajakan kerja sama dengan dua universitas internasional. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
"Saat ini kami sedang menjajaki kerja sama dengan Melbourne University di Australia dan Victoria University di Welington, New Zealand. Dengan adanya kerjasama ini akan mengembangkan institusi perguruan tinggi khususnya Universitas Hasanuddin sehingga memiliki standar yang sama dengan univertas di dunia dalam tingkat global," ujar Ketua MWA Universitas Hasanuddin, Syafruddin dalam keterangan resmi, Jumat (12/7).
Kerja sama pendidikan internasional ini juga akan melibatkan Universitas Indonesia.
Melalui kerja sama ini, Universitas Hasanuddin akan menjadi pusat pengembangan pendidikan di Kawasan Indonesia Timur. Selain itu, juga kerja sama ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam lima tahun ke depan yaitu pengembangan sumber daya manusia.
"Kita akan bangun simbiosis mutualisme antara pemerintah baik pusat dengan daerah dengan kampus. Sehingga pemerintah memanfaatkan kampus sebagai think tank," ujar Syafruddin yang juga menjabat sebagai Menpan-RB.
Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dwia Aries. Ia berharap melalui kerja sama ini akan menjadikan Universitas Hasanuddin setara dengan universitas terbaik di dunia.
"Tentu kerja sama ini akan meningkatkan peringkat Unhas di world class university. Karena salah satu kriterianya adanya kelas internasional dan kerja sama dengan universitas internasional," ujar Dwia.
Sedangkan Profesor Eko Prasojo, perwakilan UI menjelaskan kerja sama tripartit ini akan mendorong peningkatan program reformasi birokrasi di Indonesia. Sebab kerja sama dengan Universitas Melbourne dan Universitas Victoria termasuk dalam hal riset dan pembangunan kapasitas aparatur pemrintahan.
"Kerja sama ini akan menjadi capacity building bagi ASN sehingga dapat menghasilkan orang yang lebih paham dalam membuat kebijakan mengenai reformasi birokrasi, public policy, dan public administration," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
