Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Pemerintah Revitalisasi Tiga Angkatan Lembaga Vokasi

Senin 22 Jul 2019 13:48 WIB

Red: Nidia Zuraya

Menko PMK Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Menko PMK Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Program revitalisasi lembaga vokasi akan berlangsung hingga 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, fokus pemerintah dalam bidang vokasi sampai 2024 adalah merevitalisasi tiga tingkatan lembaga vokasi. Yaitu politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja high level thinking, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan tenaga kerja level operator, dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Program revitalisasi BLK ditujukan untuk memberikan pelatihan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah sekaligus reskilling bagi tenaga kerja terdampak krisis ekonomi atau otomatisasi. Terakhir, untuk upskilling agar angkatan kerja mampu beradaptasi dengan teknologi baru.

Sejalan dengan fokus terhadap ketiga lembaga tersebut, Darmin menambahkan, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tak dapat dilakukan secara parsial melainkan harus komprehensif dari hulu sampai hilir. "Sains memang tetap dibutuhkan, tapi vokasi tak kalah diperlukan, sebab kita ingin menjawab tantangan masa kini di mana ada persaingan dengan negara lain," katanya dalam rilis yang diterima Republika, Senin (22/7).

Darmin menjelaskan, revitalisasi dimulai dengan mereformasi lembaga vokasi melalui penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri dan memperbanyak tenaga pengajar produktif melalui Training of Trainer (ToT). Selain itu, dengan memperbaiki sistem sertifikasi serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi.

Oleh karena itu, Darmin menilai, Indonesia membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional. Kelembagaan ini membantu pengembangan vokasi sekaligus menyamakan standar antara satu kota dengan kota lain.

Baca Juga

"Ini namanya basis scalability yang menyatarakan kompetensi secara nasional," ujarnya.

Terkait dengan pendidikan tinggi vokasi, pemerintah mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dari 721 ribu mahasiswa pada 2019 menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada 2024. Upayanya dengan meningkatkan jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi non politeknik menjadi 572 ribu mahasiswa pada 2024.

Sedangkan, daya tampung politeknik juga akan terus ditingkatkan dari 365 ribu mahasiswa di tahun ini menjadi 731 ribu mahasiswa di 2024. Pemerintah juga akan mendorong penambahan jumlah program studi (prodi) sektor-sektor prioritas nasional dengan membangun 265 politeknik baru hingga 2024.

Di samping kuantitas, Darmin menjelaskan, perguruan tinggi vokasi juga perlu didorong dari segi kualitas, agar semakin membaik dan mempunyai lulusan berdaya saing tinggi. "Untuk itu, diperlukan revitalisasi dan terobosan pada pendidikan tinggi vokasi," ucapnya.

Terobosan tersebut dilakukan dengan menyusun kurikulum berbasis industri dengan pola 3-2-1. Artinya, tiga semester teori di kampus, kemudian dua semester praktik di industri, dan satu semester praktik yang dapat dilanjutkan di industri ataupun kampus.

Selanjutnya, dosen produktif perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui ToT, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk melibatkan dosen yang berasal dari industri (silver expert).  Sarana prasarana di kampus juga patut ditingkatkan agar sesuai dengan yang ada di industri.

Selain itu, Darmin menambahkan, diberlakukan sistem pendidikan vokasi Multi Entry Multi Exit. Yakni, mahasiswa bebas untuk masuk atau keluar saat mengikuti pendidikan vokasi untuk bekerja, dan diperkenankan masuk kembali pada tahun ajaran berikutnya untuk melanjutkan studi.

Strategi yang sangat penting berikutnya adalah mewajibkan perguruan tinggi vokasi memiliki mitra industri. Darmin mengatakan, hal ini untuk memastikan terwujudnya link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan pendidikan tinggi vokasi.

"Sebaliknya, pemerintah pun terus berupaya untuk mendorong industri terlibat dalam pengembangan vokasi," tuturnya.


sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA