Wednesday, 19 Muharram 1441 / 18 September 2019

Wednesday, 19 Muharram 1441 / 18 September 2019

Pemerintah Alokasikan 35 Kapal Tol Laut di Maluku

Senin 22 Jul 2019 09:29 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya

Pemerintah mengoptimalkan pelayanan tol laut di Maluku.

Pemerintah mengoptimalkan pelayanan tol laut di Maluku.

Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Pada tahun ini pemerintah menyediakan 158 kapal untuk mendukung tol laut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan sudah mengalokaskkan sebanyak 35 kapal laut di Maluku. Dalam diskusi mengenai Tol Laut di Maliku, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga Buyung Lalana mengatakan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub mengatakan dari total kapal tersebut terdiri dari 30 kapal perintis dan lima kapal tol laut dari 158 kapal yang dimiliki Kemenhub.

Baca Juga

"Kapal ini untuk melayani masyarakat di wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara," kata Buyung dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika, Senin (22/7).

Dia merinci dari 35 kapal tersebut dialokasikan sebanyak 22 kapal perintis untuk propinsi Maluku dan delapan kapal perintis untuk propinsi Maluku Utara. Selain itu tiga kapal tol laut untuk Maluku dan dua kapal tol laut termasuk kapal feeder untuk Maluku Utara.

Dia menjelaskan, pada 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perinti dan empat unit kapal tol laut utama untuk logistik. Begitu juga dengan 15 unit kapal kontainer feeder, enam unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.

"Dari jumlah  113 kapal perintis itu, 46 trayek diberikan penugasan kepada Pelni dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 persen beroperasi di wilayah Indonesia Timur," jelas Buyung.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko mengatakan akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan tol laut. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya dengan perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan tol laut bersifat direct diubah menjadi pola hub and spoke pada 2019.

Wisnu menjelaskan perubahan tersebut ditujukan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. "Ini dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019," tutur Wisnu.

Selain meningkatkan pelayanan, lanjut Wisnu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi. hal tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun sehingga pertimbangannya tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA