Kamis, 21 Zulhijjah 1440 / 22 Agustus 2019

Kamis, 21 Zulhijjah 1440 / 22 Agustus 2019

Jika Jadi Ibu Kota, Palangka Raya Harapkan Investasi Ini

Jumat 19 Jul 2019 12:25 WIB

Rep: Imas Damayanti/ Red: Friska Yolanda

Ibu kota pindah (Ilustrasi)

Ibu kota pindah (Ilustrasi)

Foto: Republika/Mardiah
Palangka Raya memiliki posisi yang strategis dan alasan historis sebagai ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Pemerintah tengah mengkaji pemindahan ibu kota baru di wilayah Kalimantan. Pilihan mengerucut ke dua kawasan, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Palangka Raya, Kalimantan Tengah, digadang-gadang menjadi kandidat kuat sebagai ibu kota baru. Untuk itu, peluang investasi ke wilayah tersebut cukup diharapkan di berbagai sektor. 

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, dengan total penduduk Kalimantan sebanyak 2,6 juta jiwa pada 2019, harapan investasi yang disuarakan adalah ketahanan pangan. Artinya, kata dia, apabila terdapat investasi yang masuk bisa segera dialokasikan ke sektor-sektor strategis pangan yang berkelanjutan. 

Baca Juga

“Kami masih kurang di pemenuhan daging (peternakan), kalau beras mungkin kami surplus,” kata Sugianto kepada Republika.co.id di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (18/7) malam. 

Untuk investasi lainnya, dia menjelaskan, hal itu akan disesuaikan dan disinkronkan oleh pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Kalimantan Tengah akan mulai mengidentifikasi sektor yang dinilai perlu kucuran dana investasi sebagai persiapan Palangka Raya menjadi ibu kota baru. 

Sugianto yakin Palangka Raya dapat ditunjuk sebagai kawasan ibu kota baru, sebab memiliki potensi strategis maupun alasan historis. Dia berharap pemindahan ibu kota dapat menjadi tujuan yang baik bagi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. 

Sebagai catatan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah baru bakal menelan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Pendanaan fantastis pemindahan ibu kota tersebut direncanakan bakal dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Artinya, pemerintah menjamin tidak akan berutang dalam megaproyek tersebut. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA