Jumat, 22 Zulhijjah 1440 / 23 Agustus 2019

Jumat, 22 Zulhijjah 1440 / 23 Agustus 2019

Label Haram, Why Not?

Sabtu 20 Jul 2019 04:00 WIB

Red: Joko Sadewo

Nidia Zuraya

Nidia Zuraya

Foto: republika
Kewajiban produk bersertifikasi halal harusnya sudah berlaku per 17 Oktober 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Nidia Zuraya*

Jargon pelanggan atau konsumen adalah raja sepertinya tidak berlaku di Indonesia. Hak-hak perlindungan konsumen sebagai raja masih terabaikan di Tanah Air.

Realitasnya konsumen selalu dipandang sebelah mata dan relatif lebih rendah dari pelaku usaha. Padahal, sebagai raja konsumen berhak mendapatkan pelayanan terbaik saat mendapatkan tawaran produk, barang, atau jasa.

Setidaknya seperti itulah yang masih saya rasakan saat mengurus kepulangan ibu yang selesai diopname di rumah sakit baru-baru ini. Ketika pertama kali mau pesan kamar untuk rawat inap ibu, saya dimintai sejumlah uang cash untuk deposit oleh pihak rumah sakit.

Lalu, mengapa saat mengurus biaya administrasi rawat inap ibu untuk keperluan check out, pihak rumah sakit justru mempersulit pengembalian kelebihan uang deposit yang saya setor saat awal mendaftar untuk pasien rawat inap. Terlebih lagi uang yang menjadi hak saya itu jumlahnya sangat kecil sekali dibandingkan keseluruhan  biaya perawatan ibu di sana, yakni kurang dari Rp 2 juta.

Saya tidak akan membahas lebih jauh soal pengembalian uang deposit tersebut. Saya justru terusik dengan postingan sejumlah kenalan di jagad maya mengenai label halal, sertifikasi produk halal hingga wisata halal.

Berbagai isu mengenai kehalalan ini masih menuai pro kontra di dalam negeri. Terkait kuliner, banyak di antaranya yang berpendapat bahwa sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah label haram.

Meski tinggal di negara mayoritas Muslim, saya pribadi terkadang masih was-was soal kehalalan produk makanan yang dibeli dari kedai makanan, rumah makan ataupun restoran yang saya datangi.

Sebagai penggemar mie, hingga kini cukup sulit bagi saya untuk menemukan mie ayam yang enak dan pasti terjamin kehalalannya. Di wilayah Jakarta, saya baru menemukan satu penjual mi ayam asli Bangka yang enak dan Insyaallah halal.

Mengapa saya yakin halal? mungkin karena saya melihat background si pemilik usaha kedai mi ayam tersebut dan kebiasaan si pemilik bersama para pegawai laki-lakinya saat waktu shalat wajib tiba. Saya sebut kebiasaan karena kebetulan setiap kali saya makan di kedia mi tersebut menjelang waktu shalat zuhur.

Mengenai kehalalan produk makanan ataupun minuman yang dijual, menurut saya masih banyak pedagang dan pelaku usaha di Indonesia yang tidak jujur. Saya juga kerap menemukan tempat-tempat yang menjajakan makanan yang sekedar mencantumkan tulisan halal dalam aksara Arab tanpa mencantumkan nomor sertifikasi halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI). Padahal, salah satu hak dari konsumen adalah berhak mendapatkan informasi mengenai produk yang akan dibelinya.

Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal mulai lima tahun sejak UU tersebut diundangkan. Artinya, kewajiban itu mesti sudah berlaku per 17 Oktober 2019.

Selama ini baru LPPOM MUI yang menjadi lembaga resmi untuk menerbitkan sertifikat halal di Indonesia. Nantinya, sertifikat halal dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah badan baru yang dibentuk dan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu hal yang harus diatur dalam produk hukum turunan UU JPH adalah detail kerja sama BPJPH dan MUI dalam memberi sertifikat halal. Kemudian, aturan tambahan mengenai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pembiayaan sertifikasi halal.

Selain LPPOM MUI dan BPJPH, saya pribadi berharap ada lembaga swasta yang ditunjuk resmi sebagai penerbit sertifikat halal di Indonesia. Namun, lembaga swasta tersebut harus mandiri secara finansial sehingga sulit diintervensi pihak manapun yang memiliki kepentingan terkait sertifikat halal.

Mengenai polemik apakah sebaiknya yang dikeluarkan adalah label halal atau haram? Jika saya pengusaha restoran, saya akan lebih memilih label halal.

Alasannya sederhana. Jika yang tercantum di gerai restoran saya adalah label haram, maka dampak langsung yang akan terasa adalah jumlah calon konsumen yang bakal datang ke restoran saya berpotensi berkurang.

Karena, bagi seorang Muslim memakan makanan yang halal merupakan kewajiban. Kehalalan makanan merupakan hal yang penting.

Pembeli yang cerdas tentunya akan selalu mencari informasi sebelum membeli atau mendatangi sebuah restoran atau kedai makanan lewat berbagai cara, misalnya tanya teman, searching di internet maupun media sosial. Mereka mencari tahu semua hal, mulai dari produk yang dijual di tempat tersebut hingga suasana dan testimoni dari konsumen lainnya yang pernah berkunjung.

Kembali ke soal label halal atau haram, sebagai konsumen saya hanya meminta aturan label halal ini harus dijalankan melalui proses yang benar. Kehalalan bukan hanya dilihat berdasarkan barangnya atau kandungan bahan-bahan pembuatnya, namun juga proses penyajiannya. 

Contoh sepelenya ayam. Ayam merupakan barang yang halal tapi proses penyembelihannya harus sesuai syariat Islam agar halal untuk dimakan.

*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA