Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

Anggota DPRD Jabar Setuju SMK Dievaluasi

Kamis 18 Jul 2019 15:55 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Andi Nur Aminah

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Foto: Republika/Edi Yusuf
Secara statistik SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat menyatakan setuju dengan rencana Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil untuk mengevaluasi keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Barat. Karena, menurut Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, secara statistik SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi ini.

Baca Juga

"Silakan Pak Gubernur Jabar mengevaluasi SMK tapi tidak harus ditutup SMK-nya," ujar Abdul Hadi ketika dihubungi, Kamis (18/7).

Menurut Hadi, politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan memperbaiki terlebih dahulu kurikulum untuk SMK di Jawa Barat terkait rencana evaluasi tersebut. "Silakan dievaluasi, jangan dibubarkan tetapi perbaiki kurikulum SMK terutama pelajaran matematika. Perbaikan kurikulum dan kualitas tenaga pendidik wajib dilakukan terkait dengan evaluasi SMK di Jawa Barat," paparnya.

Selain itu, menurut Abdul Hadi, ia juga meminta pihak terkait agar mengingatkan siswa SMK di Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas mental mereka terkait dunia kerja. Jadi, ini perlu multi stakeholder untuk mengingatkan kualitas mental siswa SMK di Jabar bahwa saat ini era global sehingga harus siap bersaing dengan sesama anak SMK lainnya. "Di Indonesia bahkan dari luar negeri ketika memasuki dunia kerja," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, akan mengevaluasi keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Barat karena secara statistik SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi ini. "SMK sedang kita evaluasi di 2019 nanti kita terapkan di 2020 apakah ada sebagian (SMK) yang dibubarkan, sebagian direposisi dan sebagian didirikan baru," katanya.

Emil mengatakan, keberadaan SMK harus sesuai dengan kebijakan arah ekonomi baru. Seperti jika arahnya ke ekonomi digital maka harus diarahkan ke arah tersebut. "Dan kalau arah ekonominya, misalnya ke kanan maka kita harus arahkan juga ke kanan supaya keterserapan lulusan SMK di Jawa Barat semakin tinggi," katanya.

Emil berharap keberadaan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dikukuhkan olehnya hari ini bisa memberikan kontribusi terkait penyelesaikan masalah SMK. "Kami harapkan (Dewan Pendidikan Jawa Barat) bisa meningkatkan dan berinovasi," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA