Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

APBD tak Cukup untuk Membangun Sumbar

Senin 15 Jul 2019 10:03 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Halal Bihalal Keluarga Besar Minangkabau World Foundation (MWF).

Halal Bihalal Keluarga Besar Minangkabau World Foundation (MWF).

Foto: Dpd
Pembangunan di Sumbar membutuhkan bantuan dari pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi dan tokoh Minang yang juga merupakan politisi Gerindra Sukri Bey mengatakan pemerintah Sumatra Barat harus pandai-pandai melobi pusat. Hal ini penting untuk mempercepat pembangunan 

Provinsi Sumbar memiliki APBD hanya 5 trilun. Sebanyak70 persen sudah habis buat belanja pegawai. "Mesti ada sosok yang punya akses ke pemerintah pusat, dia mengerti bagaimana menggaet dana pusat ataupun sumber dana lainnya sehingga Sumbar membangun tidak lagi mengandalkan APBD belaka," ucap dia, Ahad (12/7).

Baca Juga

Dia melihat sosok yang cocok menjadj gubernur Sumbar adalah orang yang punya link dengan pusat. Gubernur Sumbar harus pandai melobi pusat. Dialah Bapak Donny Moenek," kata dia saat hadir dalam acara Keluarga Besar Minangkabau World Foundation (MWF) menggelar Halal Bihalal.

Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek yang akrab disapa Uda Donny turut hadir sebagai tokoh Minang yang dinilai berhasil di perantauan  dan peduli terhadap organisasi kemasyarakatan Minangkabau baik di ranah dan di rantau.

 Syukri Bey, yang merupakan pendiri MWF, dalam sambutannya menyebutkan  bahwa MWF cukup eksis saat ini. Salah satu terobosan yang dilakukan organisasinya adalah mendorong produk-produk Sumatra Barat mampu bersaing di tingkat Internasional salah satunya dengan mencantumkan label halal food.

Sekjen DPD RI selaku tokoh minang perantauan Reydonnyzar Moenek  menyampaikan rasa terima kasihnya atas undangan dari MWF. Pria yang pernah menjabat Pj Gubernur Sumbar 2015 ini lebih jauh menyebutkan bahwa tantangan Sumbar ke depan adalah leadership. 

"Kami sewaktu jabat Pj Gubernur melakukan langkah koordinatif untuk percepatan pembebasan  tanah dari Sicicin sampai Malalak. Saya koordinasi langsung dengan Menteri terkait, alhamdulillah selesai," ujar dia.

Pihaknya juga menghadirkan PSSI, Persatuan Sumando Seluruh Indonesia, untuk memeriahkan peresmian Kawasan Mandeh. Menurut Sekjen DPD RI, semua pemerintah provinsi memiliki potensi pajak yang signifikan.

"Disini perlu keberanian. Contoh untuk penyelesaia  Masjid Raya Sumbar, saya carikan solusi untuk percepatan pembanguanannya, saya tak malu-malu melobi sejumlah gubernur demi pembangunan Sumbar tapi saya akan malu bila yang saya lakukan hanya untuk kepentingan pribadi," ucap Donny.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA