Tuesday, 20 Zulqaidah 1440 / 23 July 2019

Tuesday, 20 Zulqaidah 1440 / 23 July 2019

Jembatan Batam-Bintan Sepanjang 7 Km akan Dibangun

Kamis 11 Jul 2019 19:21 WIB

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Andi Nur Aminah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Pembangunan jembatan tersebut dianggarkan dengan biaya Rp 4 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Kepulauan Riau (Kepri). Panjang jembatan diperkirakan, yakni 7.035 meter. Panjang tersebut akan dibagi menjadi tiga trase.

Pertama, trase yang menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh sepanjang 2.124 meter. Kedua, trase Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau sepanjang 4.056 meter. Ketiga yakni, trase Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang 855 meter.

Baca Juga

"Pembangunan Jembatan Babin, direncanakan dibangun pada tahun 2020, tentunya didasarkan kelayakan teknis dan ekonomisnya,” kata Menteri PUPR Basuki dalam keterangannya, Kamis (11/7).

Biaya pembangunan jembatan Babin ditaksir mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun dengan skema tahun jamak (multiyears contrac). Karena itu, Pemerintah membuka peluang partisipasi Badan Usaha dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan Jembatan Babin.

Kementerian PUPR melaui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah melakukan survei lapangan. Nantinya, jembatan Babin memiliki empat pilar utama yang memanjang dari barat ke timur mulai Tanjung Talok Pulau Batam, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, dan di Kecamatan Seri Kuala Lobam di Pulau Bintan.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan pembangunan Jembatan Babin membutuhkan perhatian semua pihak. Sebab, rencana itu telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatra.

Selain itu, Hadi mengatakan pembangunan Jembatan Babin diharapkan membuka peluang pengembangan kegiatan wisata yang bertumpu pada keindahan alam. "Sehingga dimensi daya dukung lingkungan termasuk penataan kawasan permukiman nelayan seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” tutur Hadi.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA