Saturday, 20 Rabiul Akhir 1442 / 05 December 2020

Saturday, 20 Rabiul Akhir 1442 / 05 December 2020

Kader Partai Golkar DKI Desak Musdalub

Rabu 10 Jul 2019 18:59 WIB

Red: Ratna Puspita

Bendera Partai Golkar.

Bendera Partai Golkar.

Foto: dok. Republika/Aditya Pradana Putra
Desakan Musdalub lantaran Golkar menjadi partai di bawah PSI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat II di Jakarta mendesak diselenggarakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Desakan ini lantaran turunnya perolehan kursi DPRD di Ibu Kota.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Jakarta Timur Lintang Fisutama menyebutkan dorongan untuk digelarnya Musdalub karena turunnya perolehan suara partai berlambang pohon beringin di Ibu Kota pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Jakarta. "Kursi DPRD DKI pada 2014-219 mendapatkan sembilan kursi. Namun, Pileg 2019-2024 turun menjadi enam kursi," kata Lintang kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (10/7).

Ia menganggap turbulensinya perolehan kursi Pileg 2019 di Jakarta merupakan kegagalan Rizal Mallarangeng sebagai pelaksana tugas ketua Golkar DKI dalam menjalankan mesin partai pada pertarungan di Ibu Kota sebagai barometer perpolitikan nasional. Selama ini, lanjut dia, konsolidasi partai setiap tingkatan tidak jalan sehingga DPD Golkar DKI menjadi partai di bawah PSI.

Baca Juga

Kemudian, kursi DPR RI hanya mendapatkan 1 dari semula 3 kursi. Itu pun masih sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kalah gigit jari. Tak dapat kursi DPR RI. Lemah sekali mesin Partai Golkar di Jakarta ini," kata Lintang.

Karena itu, perwakilan DPD II Golkar di Jakarta mendesak segera dilakukan Musdalub DPD Partai Golkar DKI. Ketua bidang pengurus pusat AMPG itu juga menganggap, Rizal sudah terlalu lama menjabat sebagai Plt.

Bila dihitung dari pelantikannya pada 8 September 2018, berarti sudah 9 bulan menjadi Plt. Pengurus DPD II di Jakarta merasa heran mengapa bisa begitu lama menjadi Plt.

"Seharusnya berdasarkan AD/ART partai bisa dilakukan Musdalub," katanya seraya menambahkan saat Yorrys Raweyai menjabat Plt hanya tiga bulan dan langsung menyelenggarakan Musdalub.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta Ashraf Ali menolak penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar DKI Jakarta karena tidak mendesak untuk dilakukan. "Tidak ada urgensi untuk menyelenggarakan Musdalub. Menurut saya, sekarang ini saatnya melakukan penataan di masa tenang menunggu keputusan sidang MK terkait hasil pileg," kata Ashraf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7).

Pernyataan Ashraf itu menjawab aksi unjuk rasa sejumlah kader Partai Golkar DKI Jakarta yang menuntut penyelenggaraan Musdalub Partai Golkar DKI Jakarta karena merasa kecewa dengan hasil Pileg 2019. Ashraf mengatakan pada saatnya nanti Musyawarah Daerah Golkar DKI Jakarta pasti akan dilaksanakan sebagai bagian proses dinamika politik.

Dia menegaskan penyelenggaraan Musda itu harus dengan cara dan dengan aturan yang berlaku. Terkait pemilu legislatif Golkar di DKI Jakarta, Ashraf mengatakan hasilnya harus disyukuri, sebab pencapaian Golkar menurut dia, masih termasuk bagus dibandingkan partai lain.

Dia mengatakan Golkar DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Plt Rizal Mallarangeng telah bekerja dengan totalitas tinggi di tengah turbulensi politik yang menerpa Partai Golkar. "Pak Rizal sudah berusaha maksimal," ujar dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA