Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

KPU: Sidang Perdana PHPU Pileg Periksa 64 Perkara

Selasa 09 Jul 2019 13:10 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 untuk DPR dan DPRD Jawa Timur didampingi Hakim MK Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 untuk DPR dan DPRD Jawa Timur didampingi Hakim MK Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
64 perkara PHPU Pileg berasal dari lima provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan ada 64 perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perdana pada Selasa (9/7). Perkara tersebut seluruhnya berasal dari lima provinsi.

"Hari ini KPU menghadapi sidang pendahuluan PHPU legislatif untuk pemeriksaan lima provinsi, 16 parpol nasional, 4 partai lokal Aceh, 1 perseorangan kepala adat di Papua, dan 5 DPD. Jadi secara total kami menghadapi 64 perkara dalam sidang perdana ini," jelas Hasyim di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa. 

Lima provinsi yang dimaksud yakni Jawa Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Timur dan Aceh. Sidang dibagi dalam tiga panel di mana masing-masing panel melakukan pemeriksaan pokok-pokok permohonan. 

Baca Juga

"Agenda sidang pendahuluan MK hari ini adalah pembacaan pokok permohonan pemohon," ungkapnya.

Berikut ini agenda sidang perdana PHPU legislatif :

*1. Panel 1 memeriksa:*

a. 2 Provinsi Jawa Timur dan Aceh

b. Jawa Timur ada 11 pemohon partai.
Aceh ada 12 pemohon meliputi 8 partai nasional dan 4 partai lokal.

c. Perkara yg diperiksa 23 perkara.


*2. Panel 2 memeriksa:*

a. 1 Provinsi Papua

b. Papua ada 20 pemohon meliputi 16 partai, 1 perorangan kepala adat, dan 3 DPD.

c. Perkara yg diperiksa 20 perkara.


*3. Panel 3 memeriksa:*

a. 2 Provinsi Jawa Barat dan Maluku Utara.

b. Jawa Barat ada 11 pemohon partai.
Maluku Utara ada 8 partai pemohon dan 2 DPD.

c. Perkara yg diperiksa 21 perkara.



BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA