Sunday, 21 Rabiul Akhir 1442 / 06 December 2020

Sunday, 21 Rabiul Akhir 1442 / 06 December 2020

Dorong Ekspor, Jokowi Minta Pemerintah Berikan Insentif

Senin 08 Jul 2019 15:39 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Friska Yolanda

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut presiden mengajak para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan program kerja yang belum tuntas, menaikkan neraca perdagangan serta meningkatkan investasi.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut presiden mengajak para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan program kerja yang belum tuntas, menaikkan neraca perdagangan serta meningkatkan investasi.

Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Insentif diberikan supaya eksportir lebih mudah menembus berbagai pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jajarannya memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk meningkatkan nilai ekspor barang-barang dari Indonesia. Salah satunya yakni dengan memanfaatkan perang dagang antara Amerika dan China. 

"Kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika besar sekali dengan pengenaan tarif barang-barang produk dari Tiongkok, dari China. Ini kesempatan kita menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik, dari industri-industri yang ada," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7).

Presiden pun meminta agar pemerintah memberikan insentif untuk mendorong peningkatan ekspor. Sehingga para eksportir bisa lebih mudah menembus ke berbagai pangsa pasar. 

Baca Juga

"Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada opportunity tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan," tambahnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menginstruksikan agar jajarannya segera memberikan izin terhadap investasi baik yang berkaitan dengan ekspor dan barang-barang substitusi impor. Ia mencontohkan, sulitnya perizinan ini juga membuat pembangunan infrastruktur penunjang wisata di Manado menjadi terhambat.

"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," jelas Jokowi.

Presiden pun meminta agar antar kementerian bekerja secara terintegrasi sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat terselesaikan.

 

 

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA