Selasa, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 Januari 2020

Selasa, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 Januari 2020

Mendikbud: PPDB Berbasis Zonasi Cegah Kecurangan

Senin 08 Jul 2019 14:35 WIB

Red: Ratna Puspita

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Indonesia akan sulit maju kalau kecurangan masih terjadi saat PPDB dan UN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi mencegah terjadinya kecurangan di sekolah. "Sama halnya seperti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada UN," ujar Mendikbud dalam seminar di Jakarta, Senin (8/7).

Baca Juga

Sebelum dilaksanakan UNBK, kata dia, kecurangan kerap terjadi. Mendikbud menyebut ada di suatu daerah yang soal ujiannya tidak sampai di sekolah, dan dikerjakan di kecamatan karena jarak ke sekolahnya mencapai empat jam dan beda pulau pula.

Akhirnya soal UN yang masih berbasis kertas itu dikerjakan selain siswanya. "Begitu sekolah yang UN pakai kertas ganti ke UNBK nilainya langsung turun,"kata dia.

Ia menambahkan memang kualitas pendidikan penting, tetapi apa artinya jika tidak jujur. Dengan nilai UN yang salah, maka langkah yang diambil untuk perbaikan pendidikan juga salah.

Karena itu, katanya, hasil yang diraih dengan jujur menentukan langkah perbaikan apa yang diambil. Begitu juga dengan PPDB, yang mana sebelumnya banyak terjadi praktik kecurangan, tetapi dengan sistem zonasi hal itu tidak terjadi lagi.

"Banyak yang harus diselesaikan, seperti praktik curang pada PPDB, jual beli kursi, titipan pejabat hingga ada kepala sekolah yang sengaja membuka kelas tambahan padahal PPDB telah selesai," katanya.

Dia menambahkan selama kecurangan masih terjadi pada saat PPDB maupun UN, maka Indonesia akan sulit untuk maju. Dengan PPDB berbasis zonasi tersebut, kata dia, dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Setelah PPDB, sistem zonasi juga akan diterapkan pada pendistribusian guru maupun pembangunan sarana prasana. Hal itu dikarenakan dengan sistem zonasi, baru ketahuan jika ada daerah yang tidak memiliki sekolah. Karena itu, Kemendikbud dorong pemerintah daerah untuk membangun pendidikan di daerahnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA