REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan akan terus melakukan evaluasi terkait penerapan sistem zonasi dalam mengatasi masalah pendidikan. Sistem zonasi terakhir diterapkan dalam Penerimaan Pesera Didik Baru (PPDB) 2019 dan akan digunakan juga untuk pemerataan pendidikan secara umum.
Muhadjir menuturukan, saat ini pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seputar penerapan PPDB 2019 berbasis zonasi. Fakta tersebut, kata dia akan direkonstruksi dan dijadikan dasar untuk melakukan penetapan zonasi tahun depan.
Ia berharap, Kemendikbud bisa segera berkomunikasi dengan pemerintah daerah membahas implementasi zonasi. "Mulai dari PPDB yang lebih baik, kemudian juga penataan guru, afirmasi untuk sekolah baru di wilayah yang masih kosong," kata Muhadjir, di Kantor Kemendikbud, Senin (8/7).
Melalui zonasi, kata Muhadjir, saat ini pemerintah pusat dan daerah mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi di masing-masing daerah. Ia menceritakan ketika kunjungannya di Sulawesi Utara, dinas setempat menyatakan saat ini diketahui daerah yang tidak memiliki sekolah padahal seharusnya ada sekolah di tempat tersebut.
"Itu kita enggak pernah tahu. Kemudian termasuk trayek, ternyata ada beberapa jalan yang harus dibuka selama ini, kita tidak tahu siswa itu terhambat bahwa tidak ada trayek kendaraan umum," kata Muhadjir.
Jadi, dengan adanya zonasi ini, semua permasalahan pendidikan menjadi terbuka dan terlihat dengan jelas. Persoalannya sekarang, kata dia, adalah kemauan pemerintah daerah bersama dengan Kemendikbud untuk bersama-sama meningkatkan kualiats pendidikan di Indonesia.
"Harus bersama-sama menyadari betul bahwa modal manusia lebih penting dibanding segala-galanya, dan itu melalui pendidikan. Kalau perlu tidak makan dulu, sekarang yang penting anak-anak sekolahnya bagus," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
