Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Karding: Jokowi akan Proporsional Bagi Kursi Menteri

Sabtu 06 Jul 2019 09:15 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Nur Aini

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding

Foto: Republika TV/Surya Dinata
PKB menyerahkan sepenuhnya pembagian kursi menteri kepada Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKB meyakini Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) bakal proporsional dalam membagi kursi menteri bagi partai-partai koalisi pendukungnya. PKB menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi soal pembagian formasi menteri di Kabinet 2019 - 2024.

Baca Juga

"Pak Jokowi pasti kalau berdasarkan basis pemilihan menterinya berdasarkan pada misalnya jatah-jatah seperti itu tentu proporsional," kata Politikus PKB Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (5/7).

Karding menanggapi pernyataan sejumlah pimpinan partai yang mulai menyebut angka permintaan jumlah menteri di kabinet, termasuk pernyataan Ketua PKB sendiri, Muhaimin Iskandar yang meminta jatah 10 menteri dari PKB. Menurut Karding, pernyataan itu hanya sekadar wacana. 

"Menurut saya itu hanya wacana-wacana aja, nggak usah dianggap terlalu serius, toh kalau seandainya nanti ada jatah-jatah pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional, tidak mungkin PDIP lebih sedikit dari PPP tidak mungkin atau sebaliknya tidak mungkin," kata Karding. 

Karding menegaskan, soal menteri menjadi kewenangan penuh presiden. Sementara, kata dia, PKB sebagai partai pendukung adalah mendukung dan mengawal Jokowi hingga kebijakannya. 

Pria yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf ini menyatakan, sejauh ini ia telah mendapat informasi bahwa Jokowi menginginkan menteri eksekutor yang mempunyai kepemimpinan kuat dan manajerial yang baik. Jokowi juga disebut-sebut bakal meletakkan pemuda di kabinetnya. 

"Kita tunggu saja seperti apa nanti apakah mereka ini berasal dari partai atau nonpartai, sementara Pak Jokowi sudah menyatakan saya tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik, dikotomi itu memang tidak baik," kata anggota Komisi III DPR RI itu. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA