Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

PKB: Gabung Koalisi Harus Jalankan Visi-Misi Jokowi

Jumat 05 Jul 2019 16:30 WIB

Red: Esthi Maharani

Abdul Kadir Karding

Abdul Kadir Karding

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Ketika bergabung jangan bertindak seperti partai oposisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan kalau ada partai politik yang ingin bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, harus berkomitmen menjalankan visi-misi yang telah disusun Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi katakan kalau ada yang mau gabung silakan saja. Namun ada yang perlu diselaraskan misalnya komitmen pembangunan sesuai keinginan Jokowi," kata Karding dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut dia, semua parpol yang mau bergabung perlu secara terbuka menyampaikan komitmen menjalankan visi-misi Jokowi atau disepakati dalam pembicaraan lobi. Dia mengatakan, para parpol yang ingin bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf jangan "malu-malu kucing" dan ketika bergabung jangan bertindak seperti partai oposisi.

"Jangan setelah bergabung, bertindak seperti oposisi, banyak pengalaman itu, semua partai punya watak itu," ujarnya.

Menurut dia, jangan sampai sebuah parpol gabung koalisi Jokowi lalu di tengah jalan mengkritik terus kebijakan yang dibuat pemerintah. Namun dia tidak bisa menyalahkan sikap parpol tersebut karena tidak ada aturan main bagaimana memposisikan partai sebagai oposisi maupun partai pemerintah.

"Jangan semua parpol gabung pemerintah, bahaya itu karena tidak ada kontrol dari oposisi agar ada diskursus," katanya.

Karena itu Karding menilai perlu ada aturan untuk membedakan mana partai politik oposisi dan partai pendukung pemerintah. Dia menilai selama ini tidak ada perbedaan signifikan antara parpol koalisi pemerintah dan oposisi dalam perjuangan untuk kedaulatan rakyat.

"Dalam konteks sekarang, yang kurang dalam ketatanegaraan kita tidak ada aturan main bagi parpol koalisi. Apa yang membedakan oposisi dan pendukung pemerintah, program oposisi tidak ada bedanya," katanya.

Dia mengatakan perlu adanya aturan turunan untuk membedakan mana parpol koalisi dengan pendukung pemerintah, karena bagaimana menempatkan koalisi pemerintahan maupun oposisi di tingkat nasional hingga daerah.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA