Thursday, 12 Rabiul Awwal 1442 / 29 October 2020

Thursday, 12 Rabiul Awwal 1442 / 29 October 2020

Presiden tak Bicara Khusus Soal Infrastruktur dengan Cina

Rabu 03 Jul 2019 22:57 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Rapat tersebut membahas kinerja Kementerian Keuangan, penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik, perubahan PP No 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dan Pajak Hasil Pertanian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Rapat tersebut membahas kinerja Kementerian Keuangan, penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik, perubahan PP No 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dan Pajak Hasil Pertanian.

Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menkeu menyebut Presiden Jokowi tak bicara khusus soal infrastruktur dengan Cina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak ada diskusi mendalam tentang kesepakatan dukungan China terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Presiden dengan Xi Jinping disepakati bahwa China bisa mendukung pembangunan di Indonesia dengan membuat ''special fund''," katanya usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (3/7).

Menkeu mengaku bahwa Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan telah adanya kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping mengenai dukungan negaranya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, diskusi tentang hal itu tidak dibahas secara mendalam.

Baca Juga

Dalam kesepakatan itu, China menyatakan bisa mendukung pembangunan di Indonesia dengan membuat dana khusus, kata Menkeu. Dia mengatakan dirinya saat ini tengah melakukan kajian tentang kemungkinan bentuk dan mekanisme dukungan tersebut. Dia juga tengah memperhitungkan kemungkinan nilai dan konsekuensi dukungan itu.

Selain itu, Menkeu juga masih mengkaji apakah dukungan itu antarpemerintah, antarswasta atau BUMN terhadap swasta. Sri Mulyani mengatakan hasil pengkajian bentuk mekanisme kerja sama dukungan itu dapat dicapai secepatnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA