Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Kepala BKKBN Tanggapi Kampanye Empat Anak di Bali

Selasa 02 Jul 2019 06:39 WIB

Red: Ani Nursalikah

 Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Hasto  Wardoyo berbicara target, visi misi programnya usai dilantik menteri  kesehatan Nila F Moeloek, di kantornya, di Jakarta, Senin (1/7).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berbicara target, visi misi programnya usai dilantik menteri kesehatan Nila F Moeloek, di kantornya, di Jakarta, Senin (1/7).

Foto: Republika/Rr Laeny Sulistyawati
Hasto berharap Indonesia bisa lebih lama menikmati bonus demografi penduduk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru dilantik Hasto Wardoyo menanggapi anjuran menjalankan Keluarga Berencana dengan empat anak sebagaimana tradisi leluhur warga di Bali.

"Saya jadi kepala daerah tujuh tahun. Menurut saya kebijakan itu mengenai semua orang, tapi tidak semua orang itu sama. Kalau misalkan saya punya anak empat itu bisa mengatasi semua, tapi belum tentu orang yang prasejahtera bisa mengatasi semua masalah di keluarga," kata Hasto usai pelantikan di kantor BKKBN Jakarta, Senin (1/7).

Gubernur Bali I Wayan Koster mengampanyekan program Keluarga Berencana (KB) dengan empat anak bagi masyarakat Bali. Menurut tradisi Bali, anak pertama hingga keempat berturut-turut diberi nama Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Namun, menurutnya, sekarang semakin sedikit warga Bali yang bernama Nyoman dan Ketut karena anjuran memiliki dua anak sesuai program KB.

Hasto mengaku tidak mau berasumsi mengenai wacana itu sebelum bertemu dan mendapat penjelasan dari Gubernur Bali. "Ya kita mendengarkan, kita berkomunikasi, jadi saya tahu. Menahan asumsi kalau saya itu, sebelum saya berasumsi ya, saya sowan Pak Gubernur dululah," katanya.

Hasto menjelaskan kependudukan merupakan sebuah struktur dalam pembangunan nasional yang harus dijaga betul proporsi dari segi rentang usianya. Dia berharap Indonesia bisa lebih lama menikmati bonus demografi dari jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak ketimbang penduduk dalam rentang usia tidak produktif. Pemerintah perlu menjaga angka fertilitas total 2,1 per perempuan usia subur untuk menikmati bonus demografi lebih lama.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA