Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

MAKI Minta Kapolri tak Batasi Pati Seleksi Capim KPK

Senin 01 Jul 2019 16:31 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Gedung KPK (ilustrasi)

Gedung KPK (ilustrasi)

Foto: ROL/Fakhtar Khairon Lubis
Pembatasan calon peserta tes pimpinan KPK dari Polri dinilai tak tepat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Mabes Polri menambah jumlah perwira tinggi (Pati) yang akan mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, meurut dia, sembilan Pati yang telah direkomendasikan sebelumnya belum menggambarkan tim hebat (the dream team). 

“Bertepatan dengan HUT Polri pada 1 Juli 2019, kami meminta Kapolri untuk menambah calon pimpinan KPK. Sebab, dari daftar yang sudah ada belum menggambarkan tim hebat atau the dream team guna mendukung KPK memberantas korupsi,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, dalam keterangan kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (1/7/2019).  

Menurut Boyamin, ada tiga alasan mengapa sembilan Pati Polri yang direkomendasikan itu belum menggambarkan tim yang hebat. Pertama, sembilan Pati yang direkomendasikan Mabes Polri tidak mempunyai latar belakang reserse korupsi.

Baca Juga

“Sebagian besar dari tindak pidana umum dan fungsi administrasi. KPK lebih membutuhkan personel yang telah lama dan telah berprestasi dalam pemberantasan korupsi,” kata dia.  

Kedua, sembilan Pati tersebut kebanyakan level bintang satu. “Seharusnya minimal bintang dua dan lebih baik ada bintang tiga, karena pimpinan KPK adalah level bintang empat,” katanya.  

Ketiga, dari sembilan Pati tersebut, menurut Boyamin, pihaknya mempunyai catatan terkait penerbitan SP3 kasus pemalsuan oleh kepala daerah dan kemudian SP3 tersebut dibatalkan pengadilan. 

“Artinya, yang bersangkutan tidak cocok naik level penanganan korupsi yang lebih rumit. Sebab,untuk pidana umum pemalsuan saja tampak tidak kompeten,” ujarnya.  

MAKI tidak ingin masuk polemik perlu tidaknya pimpinan KPK diisi oleh Polri, karena kenyataannya KPK tetap membutuhkan personel dari Kepolisian. “Kami tidak bisa membayangkan jika KPK akan menangkap orang pelaku korupsi tanpa pengawalan Kepolisian, pasti akan dilawan oleh pelaku korupsi. Jadi, untuk sekarang KPK tetap membutuhkan personil Polri baik pimpinan atau penyidik,” imbuhnya.   

Itu sebabnya, Boyamin meminta Kapolri menambah calon pimpinan KPK dari unsur Polri dengan kualifikasi the dream team. Dia mencontohkan jenderal bintang tiga sekelas Wakabareskrim atau jenderal bintang dua yang juga mantan Dirtipikor Mabes Polri yang menangkap koruptor pajak Gayus Tambunan.

“Jika yang dikirim level-nya tidak tinggi justru yang rugi adalah Polri, karena berpotensi dari sembilan nama yang telah dikirim tidak akan ada yang lolos alias gagal total,” kata dia.  

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA