Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Pemerintah Berupaya Dongkrak Harga Karet Rakyat

Senin 01 Jul 2019 15:10 WIB

Red: EH Ismail

Presiden Joko Widodo sedang meninjau perkebunan Karet

Presiden Joko Widodo sedang meninjau perkebunan Karet

Foto: Humas Kementan
peluang karet sangat menjanjikan. Bahan baku karet sintetis semakin terbatas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengupayakan harga jual karet petani meningkat. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga tetap bersemangat menjaga tradisi bercocok tanam karet.

Kementerian Pertanian mencatat potensi karet yang signifikan. Luas areal mencapai 3.671.302 ha. Produksi  sebanyak 3.630.268 ton.

Produktivitas sebanyak 1.161kg/ha didominasi oleh perkebunan rakyat (85%). Perkebunan karet menciptakan lapangan kerja bagi 2,5 juta KK dengan rata-rata luas kepemilikan + 1,25 ha. Sedangkan untuk volume ekspor sebesar 2,99 juta ton dengan nilai 5,10 miliar dolar AS.

Kementan menjelaskan peluang karet sangat menjanjikan. Bahan baku karet sintetis semakin terbatas. Kebutuhan karet alam semakin meningkat (2,5%/thn). Karet alam Indonesia memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri ban dan berbagai jenis industri berasal karet lainnya.

Pemerintah menilai peningkatan dan penstabilan harga pada tingkat petani/rakyat harus dilakukan. Peremajaan kebun karet rakyat juga menjadi keniscayaan. 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan harga karet antara lain meningkatkan kerja sama International Tripartite Rubber Council (ITRC). Di dalamnya ada negara-negera pengekspor karet yang mendorong peningkatan harga ekspor karet yang adil dan remuneratif. Caranya melalui penerapan agreed export tonnage scheme (AETS), demand promotion scheme (DPS), supply management scheme (SMS) serta pembentukan regional rubber market (RRM) dan ASEAN Rubber Council (ARC).

Selain itu, pemerintah juga menyusun dan menetapkan rencana aksi peningkatan pembelian dan harga karet rakyat, peremajaan kebun karet rakyat untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Lainnya adalah  Menyusun skema pendanaan untuk program peningkatan dan stabilisasi harga pembelian karet rakyat; Menyusun kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan peremajaan kebun karet rakyat; Menetapkan kebijakan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan pembelian dan harga karet rakyat. “Kami juga merencanakan peremajaan kebun karet rakyat,” kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dalam keterangan tertulisnya pada Senin (1/7).

Masing-masing Kementerian mempunyai tupoksinya. Untuk Kementerian Pertanian salah satunya adalah meningkatkan pelaksanaan sistem pembinaan produk olahan karet rakyat dan mekanisme pembelian karet rakyat melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Rakyat (UPPB). Juga menyusun peremajaan kebun karet rakyat. Hal ini mencakup inventarisasi lahan perkebunan karet rakyat, perbenihan, diversifikasi tanaman karet dengan tanaman lainnya, kelembagaan, dan pembiayaan. 

Pola diversifikasi merupakan sistem berbasis tanaman perkebunan yang berlangsung adanya integrasi atau diversifikasi fungsional antara dua komoditas atau lebih. Hal ini diusahakan oleh pekebun dalam pemanfaatan sumber mineral dan organik yang ada pada tanah.

Sehingga antar komoditas tidak berkompetisi, melainkan saling subtitusi dalam memenuhi kebutuhan hara atau nutrisi, sehingga terbentuk rantai ekosistem pemanfaatan zat-zat makanan secara tertutup. 

Keuntungan pola tanam diversifikasi adalah mengurangi ketergantungan produksi pangan dari lahan sawah yang lokasinya terpusat di pulau Jawa. Kemudian, tanaman sela di lahan kebun menjadi sumber pendapatan petani, penutup tanah yang dapat mengendalikan perkembangan gulma, mengendalikan erosi, sumber bahan organik tanah dan menjaga stabilitas lingkungan.

Dengan adanya tanaman sela, petani juga menjadi lebih sering berkunjung ke kebun karetnya, sehingga kebun menjadi lebih terpelihara. “Tanaman sela dapat sebagai sumber pendapatan petani sebelum tanaman pokok (perkebunan) berproduksi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kasdi Subagyono turut menyampaikan, Untuk solusi harga karet jangka pendek melalui pemberian bantuan. Di antaranya pupuk, bantuan asam semut/ sarana pembuatan asam semut, bantuan pestisida, pembentukan dan penguatan UPPB, bantuan alasintan untuk pengolahan bokar bersih, serapan bokar oleh pemerintah sebesar 5% dari konsumsi dalam negeri. 

Sedangkan untuk solusi harga karet jangka menengah bisa melalui replanting dengan diversifikasi dengan tanaman pangan dan tanaman perkebunan lain; penyerapan karet rakyat untuk kebutuhan dalam negeri, seperti aspal karet, kanal di lahan gambut, dll; bantuan alsintan untuk  pengolahan bokar bersih; dan serapan bokar oleh pemerintah sebesar 5% dari konsumsi dalam negeri. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA