Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

TKN Nilai Kehadiran Oposisi Penting untuk Pemerintah

Senin 01 Jul 2019 12:56 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin (ketiga kiri) didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Ahad (30/6/2019).

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin (ketiga kiri) didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Ahad (30/6/2019).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
TKN tak menutup pintu bagi partai kubu lawan yang ingin bergabung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja menilai kehadiran oposisi dalam pemerintahan itu penting. Sebab, oposisi dapat bertindak sebagai pengawas kinerja pemerintah.

Baca Juga

Juru bicara TKN Irma Suryani Chaniago berharap kubu oposisi nantinya dapat turut membangun kinerja pemerintah dan bukan hanya bisa bicara dan mengkritik. "Jadi menurut saya tetap harus ada oposisi. Oposisi yang konstruktif itu yang membangun," ujar Irma lewat pesan singkat, Senin (1/7).

Menurut Irma, oposisi yang hanya bisa mengkritik hanya akan merusak citra pemerintah dan partai yang mengusungnya. "Kalau (oposisi) isinya sumpah serapah tidak ada gunanya juga kan, masyarakat malah makin tambah ilfil," ujar Irma.

Kendati menekankan pentingnya oposisi, ia mengatakan, TKN tak menutup pintu bagi partai kubu lawan yang ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Ia menambahkan, pembicaraan dengan partai-partai yang sudah terlebih dahulu ada dalam koalisi.

Ketua DPP Partai NasDem itu pun berharap sebuah komitmen yang kuat dari partai kubu lawan yang ingin bergabung ke koalisi Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Selain itu, ia berharap, partai tersebut dapat mendukung visi, misi, dan program dari presiden-wakil presiden terpilih.

"Ke depan ini tidak bisa lagi orang berkoalisi tanpa komitmen yang jelas. Kalau mau gabung harus ada kejelasan sikap, tidak mendua lagi," ujar Irma.

Koalisi Indonesia Adil Makmur resmi dibubarkan setelah putusan Mahkamah Konstitutisi (MK) menolak gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sejumlah partai kubu 02 pun dikabarkan merapat ke Koalisi Indonesia Kerja.

Sementara itu, Presiden terpilih Jokowi juga telah mengungkapkan, membuka pintu bagi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau parpol lain merapat ke koalisi pemerintah. Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik ke depan.

"Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita akan buka siapapun sama-sama memajukan negara ini, bersama-sama membangun negara ini," ujar Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA