Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Uni Eropa Prihatin Situasi di Idlib

Jumat 28 Jun 2019 10:18 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ani Nursalikah

Asap membumbung setelah serangan udara pasukan Suriah dan Rusia mengenai kota al-Habeet, selatan Idlib, Suriah, Ahad (19/5).

Asap membumbung setelah serangan udara pasukan Suriah dan Rusia mengenai kota al-Habeet, selatan Idlib, Suriah, Ahad (19/5).

Foto: Syrian Civil Defense White Helmets via AP, File
Suriah terjerumus dalam perang saudara yang ganas sejak awal 2011.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Uni Eropa mengaku sangat prihatin tentang situasi di barat laut Suriah, yakni di Provinsi Idlib dan Hama Utara. Hal ini disampaikan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada Kamis (27/6) waktu setempat.

"Uni Eropa sangat prihatin dengan situasi di barat laut Suriah, yaitu di Provinsi Idlib dan Hama utara," demikian pernyataaan Uni Eropa, dilansir dari Anadolu Agency, Jumat (28/6).

Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan, serangan militer oleh pasukan rezim Suriah telah menghancurkan kamp pengungsi, sekolah dan fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi ruang yang paling aman. Suriah terjerumus dalam perang saudara yang ganas sejak awal 2011.

Ketika itu rezim Bashar al-Assad menindak protes pro-demokrasi. Menurut pernyataan itu, lebih dari 230 warga sipil telah kehilangan nyawa, lebih dari 330 ribu telah melarikan diri hanya dalam waktu enam pekan dan tiga juta lainnya masih dalam bahaya.

Dalam deklarasi atas nama Uni Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan, setelah lebih dari delapan tahun konflik, penduduk Suriah terus mengalami penembakan tanpa pandang bulu, serangan udara, pengeboman dan serangan lainnya. Deklarasi tersebut menyerukan semua pihak sepenuhnya menghormati Hukum Humaniter Internasional (IHL).

"Kami mengutuk serangan terhadap warga sipil, rumah sakit dan sekolah, termasuk penggunaan bom barel. Uni Eropa menegaskan kembali tekad meminta pertanggungjawaban dari mereka yang melanggar IHL," kata Mogherini.

Turki dan Rusia bersepakat pada September lalu mengubah Idlib menjadi zona deeskalasi di mana tindakan agresi akan secara tegas dilarang. Namun, rezim ini secara konsisten melanggar ketentuan gencatan senjata dan meluncurkan serangan yang sering di dalam zona deeskalasi.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA