Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

TKN: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi-Bagi Jatah Menteri

Jumat 28 Jun 2019 07:38 WIB

Rep: Rizkyan adiyudha/ Red: Esthi Maharani

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

Foto: Republika TV/Surya Dinata
TKN mengatakan, saat ini tiba saatnya untuk bertemu dan membangun silaturahmi bersama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengaku akan mendorong upaya rekonsiliasi usai Mahakamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa Pemilu 2019. TKN mengatakan, saat ini tiba saatnya untuk bertemu dan membangun silaturahmi bersama.

"Kami meyakini dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal tersebut akan terjadi karena kami juga merekomendasikan," kata Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (28/7).

Hasto mengatakan, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati diketahui memiliki hubungan yang relatif harmonis mengingat keduanya sempat mencalonkan diri sebagai pasangan kepala negara pada 2009 lalu.

Sekretaris Jendral PDIP itu melanjutkan, sikap mendukung pertemuan kedua elit politik itu juga ditunjukan oleh Presiden Kelima RI tersebut. Dia mengatakan, Mega tidak pernah sedikitpun melontarkan pernyataan yang negatif tentang Prabowo Subianto.

"Tentu saja semangat persaudaraan itu harus dikembangkan diantara pemimpin. Bahkan itu menjadi kultur kepemimpinan kita, sebagai kultur kita sebagai bangsa untuk saling bertemu," kata Hasto lagi.

Rekonsiliasi kedua calon presiden bersaing itu membuka peluang bagi Gerindra untuk masuk ke dalam partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Partai besutan Prabowo Subianto itu bahkan disebut-sebut telah ditawari kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Hasto kemudian memberikan isyarat jika rekonsiliasi bukanlah perihal berbagi jatah kursi menteri dalam kabinet. Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet kepada kepala negara menyusup itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Tapi tentu sifatnya strategis. Mengenai susunan dan komposisi kabinet yang akan datang bakal dibahas dengan ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja," kata Hasto lagi.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan jika partainya menghormati pertimbangan TKN untuk bergabung dengan koalisi pro pemerintah. Kendati, mereka mengaku menyerahkan semua keputusan itu kepada pemimpin partai.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA