Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1441 / 22 January 2020

Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1441 / 22 January 2020

Yusril: Putusan MK Tegaskan Pilpres tak Terbukti Curang

Jumat 28 Jun 2019 06:54 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani

Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Yusril, Ihza Mahendra

Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Yusril, Ihza Mahendra

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Tuduhan pelaksanaan pilpres curang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--  Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin untuk sengketa perselisihan hasil pilpres, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegekaskan bahwa tuduhan pelaksanaan pilpres curang tidak terbukti. Pihaknya mengharapkan seluruh elemen masyarakat mengakhiri semua konflik terkait pelaksanaan pilpres 2019.

"Yang paling penting adalah putusan MK menolak permohonan pemohon seluruhnya. Dengan demikian final sudah bahwa pilpres sudah selesai puncaknya malam ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan putusan MK malam ini, maka tuduhan atau anggapan bahwa pemilu khususnya pilpres dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan," ujar Yusril kepada wartawan usai pembacaan putusan di Gedung MK, 

Karena itu, kata dia, rakyat harus menerima fakta yang dikemukakan MK. Pihak TKN Jokowi-Ma'ruf Amin mengharapkan hasil sidang MK malam ini mengakhiri segala konflik dan pertikaian.

"Jangan ada meme dibuat, jangan lagi ada informasi macam-macam yang isinya menghasut supaya orang menganggap pemilu ini penuh dengan kecuranagn karwna sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan tetapi tidak berhasil membuktikannya. Jadi kita sudah jujur dan fair marilah kita bersama-sama sebagai sebuah bangsa ya kita kembali bersaudara melupakan segala konflik kemarahan mungkin kebencian mungkin dendam, kita sama-sama bersatu untuk membangun bangsa dan negara," tambah Yusril.

Sebelumnya, MK memutuskan menolak permohonan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi untuk seluruhnya. Menurut majelis hakim, permohonan pemohon tak beralasan menurut hukum.

"Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Hakim MK, Anwar Usman, dalam sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis.

Dalam persidangan ini, MK menolak sejumlah dalil permohonan PHPU Pilpres 2019 Tim Hukum Prabowo-Sandi. Salah satunya, terkait pelanggaran asas pemilu yang bebas dan rahasia dengan mengajak masyarakat menggunakan bahu putuh saat mencoblos ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Terhadap dalil pemohon mahkamah mempertimbangkan, selama persidangan mahkamah tidak menemukan fakta adanya intimidasi ajakan baju putih," ujar Hakim Konstitusi, Arief Hidayat.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA