Thursday, 26 Jumadil Akhir 1441 / 20 February 2020

Thursday, 26 Jumadil Akhir 1441 / 20 February 2020

Utang Bank Dunia untuk Madrasah, Yunahar: Bayarnya Bisa?

Jumat 21 Jun 2019 05:07 WIB

Rep: Umar Muchtar/ Red: Budi Raharjo

Santri di madrasah. (ilustrasi)

Santri di madrasah. (ilustrasi)

Foto: Republika/M Fauzi Ridwan
Kalau untuk pembinaan madrasah pasti habis, uangnya tak akan ada yang balik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia untuk peningkatan kualitas madrasah. Dia mengaku belum melihat sumber dana yang bisa digunakan untuk membayarnya.

"Bayarnya bisa apa enggak. Siapa yang bayar nanti. Dari mana Kementerian Agama dapat uang? Kalau untuk pembinaan madrasah pasti habis, uangnya enggak akan ada yang balik," kata dia, Kamis (20/6).

Menurut Yunahar, Kementerian Agama (Kemenag) tentu berbeda dengan kementerian lainnya seperti Kementerian PUPR, Perdagangan dan Perindustrian. Penggelontoran dana pinjaman untuk kementerian tersebut bisa menghasilkan profit karena jenis pembangunannya bersifat komersial. Salah satunya jalan tol.

Jangan sampai, lanjut Yunahar, pengucuran dana pinjaman dari Bank Dunia ke Kementerian Agama membuat siswa madrasah diharuskan membayar. "Itu namanya bukan membantu kalau siswanya bayar," kata dia.

Namun, Yunahar menambahkan, berbeda halnya jika Kemenag menerima dana hibah. Menurutnya, dana tersebut tentu positif untuk peningkatan madrasah karena tidak perlu ada pengembalian dana. Banyak institusi internasional yang kerap memberi dana hibah. Misalnya Islamic Development Bank dan Bank Dunia.

"Bagus kalau dapat hibah. Cari hibah dari Bank Dunia, IDB, dan dari mana-mana. Hibah yang besar-besar juga ada kok. Hibah dari Jepang juga ada, dari ADB, dari negara kaya, tergantung bagaimana melobinya," tuturnya.

Yunahar mengakui Kemenag memiliki tujuan yang baik yakni untuk meningkatkan kualitas madrasah. Tapi menurut dia seharusnya dana tersebut sebetulnya cukup dari APBN. "Meyakinkan komisi VIII soal pentingnya dana madrasah, dan biar Kementerian Keuangan yang memikirkan dari mana bisa mendapat dana itu," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA