Thursday, 12 Rabiul Awwal 1442 / 29 October 2020

Thursday, 12 Rabiul Awwal 1442 / 29 October 2020

Banten akan Bantu 8.000 KK Dapatkan Listrik Desa

Kamis 27 Jun 2019 16:23 WIB

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Dwi Murdaningsih

Petugas PLN Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) Gandul melakukan inspeksi harian berupa thermovisi atau pengukuran suhu panas pada peralatan kelistrikan yang ada di UIP2B Gandul Depok, Jawa Barat, Kamis (23/5). PLN menjamin ketersediaan suplai listrik ke masyarakat untuk kebutuhan Lebaran.

Petugas PLN Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) Gandul melakukan inspeksi harian berupa thermovisi atau pengukuran suhu panas pada peralatan kelistrikan yang ada di UIP2B Gandul Depok, Jawa Barat, Kamis (23/5). PLN menjamin ketersediaan suplai listrik ke masyarakat untuk kebutuhan Lebaran.

Foto: Muhammad Iqbal/Antara
Melalui program listrik masuk desa, Pemprov Banten ingin agar pulau-pulau terpencil.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi menuturkan di tahun ini menargetkan penerima bantuan Listrik Desa kepada 8.660 kepala keluarga (KK). Awalnya, 10 ribu KK ditargetkan menerima bantuan Listrik Desa 

“Tapi, ketika kita cek data, masih banyak warga yang tidak masuk ke dalam administrasi yang menjadi hambatannya,” kata Eko Palmadi.

Kadis ESDM ini juga menambahkan, dari delapan Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten, hanya enam Kota dan Kabupaten di Banten pada tahun 2019 yang menerima bantuan program Listrik Desa. Sementara ada dua Kota yang dianggap telah mendapatkan akses listrik dengan maksimal, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Baca Juga

“Dari delapan kota/kabupaten, minus dua Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, karena Kota Tangerang dan Tangsel dianggap sudah 100 persen,” kata dia. 

Eko menekankan bahwa program Listrik Desa ini diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat. Oleh karena itu, jika ada oknum yang meminta imbalan atau uang maka perbuatan itu adalah ilegal.

"Program listrik desa ini juga diberikan secara cuma-cuma atau gratis untuk menghindari adanya pungutan liar," ucapnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Banten Doddy B Pangaribuan mengungkapkan, pihaknya siap bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan fasilitas listrik bagi warga Banten. 

Terkait dengan akses listrik ke pulau terpencil di Provinsi Banten, seperti Pulau Panjang, pihaknya sebenarnya telah menyediakan listrik, hanya saja saat ini baru dapat digunakan warga selama 12 jam.

"Namun, kita sudah mendapatkan intruksi dari direksi untuk dimaksimalkan fasilitas listrik di Pulau Panjang itu jadi 24 jam sekarang," ujar dia. 

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pemerintah akan hadir dalam melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal fasilitas listrik. Melalui program listrik masuk desa, Pemprov Banten ingin agar pulau-pulau terpencil berpenghuni di wilayah Banten mendapatkan akses listrik dengan maksimal. 

"Tahun ini sudah kita siapkan, program listrik desa itu kan memang kebutuhan masyarakat, jadi harus diimplementasikan untuk masyarakat dengan segera," ujar Wagub Banten, Kamis (27/6).

Wagub mengakui bahwa fasilitas listrik saat ini, khususnya di daerah pelosok seperti pulau terpencil di wilayahnya masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya permukiman penduduk di pulau terpencil yang fasilitas listriknya belum baik. 

"Seperti di pulau, itu kan butuh listrik, sementara ini kan tidak maksimal, listriknya hanya sementara. Di Pulau panjang itu penduduknya cukup padat, kita carikan solusinya agar mereka merdeka, dalam arti maksimalkan (akses listrik)," ungkapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA