Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1441 / 22 January 2020

Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1441 / 22 January 2020

Dewan Minta Bandung tak Pakai APBD untuk Bangun Jalan Arte

Rabu 26 Jun 2019 16:07 WIB

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Dwi Murdaningsih

Pembangunan jalan tol (ilustrasi).

Pembangunan jalan tol (ilustrasi).

Foto: Antara
APBD Kota Bandung saja defisit dan mengharuskan beberapa proyek strategis ditunda.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga meminta Pemkot Bandung untuk tidak menggunakan APBD dalam membangun infrastruktur jalan baru. Awangga mendorong Pemkot Bandung mencari sumber bantuan dari pihak lain untuk membiayai pembangunan jalan.

"Untuk mewujudkan pembanguna kota bandung yang ideal, termasuk dalam mewujudkan Bandung Teknopolis, pemerintah kota dituntut harus dapat mencari alternatif pembiayaan yang lain, yang bukan hanya bersumber dari APBD," kata Awangga saat dihubungi, Selasa (25/6).

Menurutnya, APBD Kota Bandung masih jauh dari ideal untuk mencukupi seluruh kebutuhan. Apalagi pada tahun ini APBD Kota Bandung saja defisit dan mengharuskan beberapa proyek strategis ditunda.

Ia mengatakan APBD harus diprioritaskan untuk kebutuhan wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara jika pembangunan jalan baru menjadi prioritas maka Pemkot dituntut mencari sumber pembiayaan.

"APBD Kota Bandung dibandingkan dengan kebutuhannya memang masih jauh dari kata idealm Kebutuhan Prioritas dan mendasar yang setiap tahun sudah menjadi pengeluaran rutin saja sudah memakan porsi besar dalam struktur APBD kita," ujarnya.

Pemkot Bandung berencana mengkaji pembangunan jalan arteri di kawasan Gedebage untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong kajian yang konprehensif untuk melihat urgensinya termasuk alternatif pembiayaannya.

"Pilihannya nanti apakah dibiayai APBD atau dari alternatif pembiayaan yang lain itu nanti terlihat dari hasil kajian itu, kalau jalan arteri dibangun hanya sebagai akses pusat pemerintahan yang saya nilai belum ada urgensinya, maka sebaiknya jangan gunakan APBD, tetapi apabila kemudian ada nilai lain yang manfaatnya jauh lebih besar dari hanya sekedar akses maka penggunaan APBD tersebut dapat kemudian dipertimbangkan," tuturnya.

Ia mengatakan jika mencari alternatif pembiayaan, pemerintah dapat memanfaatkan skema PPP (public private partnership). Pembiayaan ini bisa dijalin pemerintah dengan pihak ketiga dan sesuai dengan aturan.

"Ini salah satunya yang pernah digagas oleh Kang emil dimana  pembangunan pusat pemerintahan di Gedebage tersebut masuk dalam rencana pembangunan yang akan menggunakan skema pembiayaan PPP," kata dia.

Ia pun mendukung pengembangan kawasan Bandung Timur salah satunya dengan membangun jalan arteri. Apalagi rencana ini sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memang merencanakan bahwa di wilayah tersebut akan menjadi Bandung Teknopolis yang satu diantaranya akan menjadi pusat pemerintahan.

Untuk mendukung hal tersebut, kata dia, perlu ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah akses yang baik menuju lokasi tersebut. Maka langkah awal untuk membuat kajian sebelum direalisasikan merupakan hal yang tepat.

"Dimana harapan saya inti kajian tersebut harus mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Bagaimana kemudian jalan itu bukan hanya sekedar infrastrukutur saja, tetapi juga bagaimana dapat kemudian mengurangi tingkat kemacetan, juga menambah nilai baik ekonomi dan sosial warga di daerah dibangunnya jalan tersebut," tambahnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA