Wednesday, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 December 2019

Wednesday, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 December 2019

Pemerintah Buka Peluang Beras Bulog Masuk BPNT

Ahad 23 Jun 2019 15:16 WIB

Rep: Imas Damayanti/ Red: Gita Amanda

Pekerja mendata beras hasil serapan di Gudang Bulog. (Ilustrasi)

Pekerja mendata beras hasil serapan di Gudang Bulog. (Ilustrasi)

Foto: Antara/Umarul Faruq
Bulog menargetkan sebanyak 70 persen berasnya dapat tersalurkan dalam program BPNT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang bagi setiap distributor swasta maupun Bulog untuk menjadi penyedia beras dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Diketahui, Bulog menargetkan sebanyak 70 persen berasnya dapat tersalurkan dalam program tersebut.

Baca Juga

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi Zainal Abidin mengatakan, mekanisme bantuan beras melalui BPNT oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) tidak melakukan penunjukkan langsung kepada Bulog sebab belum ada dasar hukumnya. Kendati demikian, kata dia, Bulog tetap diperkenankan mengikuti kompetisi lelang dan pemilihan pasar bebas.

“Sekarang sudang dibuka bebas pasarnya,” kata Andi saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (23/6).

Meski begitu, penyaluran beras Bulog dalam program BPNT sudah mulai terdistribusi ke warung-warung di beberapa daerah. Menurut Andi, penyerapan beras Bulog sudah mencapai 40 persen dalam program BPNT yang telah ada. Sebagaimana diketahui, berbeda dari program Beras Sejahtera (Rastra) di mana Bulog mendapatkan penunjukkan pengalokasian berasnya, BPNT membuka akses pasar secara bebas melalui e-Warong.

Kepala Bagian Informasi dan Humas Perum Bulog Tomi Wijaya mengatakan, saat ini Bulog sudah mengajukan permohonan penyaluran beras kepada Kemensos untuk program BPNT. Menurut Tomi, penyaluran beras dalam program tersebut cukup krusial sebab Bulog memiliki peran menyerap beras dari sisi hulu.

“Kami serap beras petani, kalau kami tidak bisa salurkan berasnya, nanti akan susah,” kata Tomi.

Adapun program bantuan BPNT yang dicanangkan pemerintah merupakan program yang menyediakan bantuan pangan berupa pemberian voucher senilai Rp 110 ribu per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Targetnya, pada 2019 ini pemerintah mencanangkan terdapat 15,6 juta keluarga yang mendapatkan BPNT dari total anggaran sebesar Rp 2,1 triliun.

Tomi menjelaskan, saat ini memang sudah ada beberapa tempat yang berasnya disuplai oleh Bulog. Kendati, masih terdapat juga suplai beras dari distributor lainnya seperti swasta. Oleh karena itu pihaknya menargetkan akan terus mengejar penyediaan beras BPNT sebesar 70 persen dalam proses yang sedang berlangsung. Dia meyakinkan, untuk program BPNT, Bulog akan berkomitmen menyalurkan beras dengan kualitas premium.

“Kalau soal kualitas, kita berikan yang premium. Itu sudah ketentuan BPNT,” kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA