Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Peran Dewan Pengawas BPKH Menurut Undang-Undang

Kamis 20 Jun 2019 21:11 WIB

Rep: Ali Yusuf/ Red: Hasanul Rizqa

Konferensi Pers Pencapaian BPKH. Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi (kiri), Anggota Dewan Pengawas Akhyar Adnan (kedua kiri), Kepala Badan Pelaksana Anggito Abimanyu (tengah), Anggota Badan Pelaksana Acep R. Jayaprawira (kedua kanan) dan Anggota Badan Pelaksana (Beny Witjaksono (kanan) saat konferensi pencapaian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Konferensi Pers Pencapaian BPKH. Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi (kiri), Anggota Dewan Pengawas Akhyar Adnan (kedua kiri), Kepala Badan Pelaksana Anggito Abimanyu (tengah), Anggota Badan Pelaksana Acep R. Jayaprawira (kedua kanan) dan Anggota Badan Pelaksana (Beny Witjaksono (kanan) saat konferensi pencapaian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Foto: Fakhri Hermansyah
Undang-Undang 34/2014 mengamanatkan terbentuknya BPKH

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Aturan pengelolaan keuangan haji diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Kira-kira tiga tahun setelah beleid itu diundangkan, terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi mengatakan setelah kepengurusan BPKH dilantik pada tanggal 26 Juli 2017 badan ini belum

Baca Juga

Baca Selengkapnya di ihram.co.id

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA