Selasa, 19 Zulhijjah 1440 / 20 Agustus 2019

Selasa, 19 Zulhijjah 1440 / 20 Agustus 2019

Klub Malam, Komitmen Mohammed bin Salman, dan Wajah Saudi

Senin 17 Jun 2019 08:41 WIB

Red: Joko Sadewo

Moh. Nashih Nasrullah

Moh. Nashih Nasrullah

Foto: dok. Republika
Langkah Mohammed bin Salman ini untuk modernisasi Islam atau mendekati barat?

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Nashih Nashrullah*

Kehadiran klub malam pertama dalam sejarah Arab Saudi yang berada di Jeddah, bukan sebuah kejutan. Ini bila melihat beberapa kebijakan fantastis dan fenomenal yang diambil oleh Sang Putra Mahkota, Mohammed bin Salman (MBS) beberapa tahun terakhir. Meskipun kebijakan itu sangat tidak populis di sebagian warga Saudi. Klub malam tersebut dianggap berseberangan dengan tradisi warga Saudi selama ini yang dicitrakan kuat memegang prinsip agama. Lokasinya juga dianggap tidak tepat: Jeddah, kota yang berbatasan langsung dengan Makkah, wilayah yang disucikan dalam Islam.

MBS tetap bergeming. Reformasi yang dilakukan Menteri Pertahanan Saudi itu, berusaha mengubah wajah kaku Saudi selama ini, menuju Saudi yang terbuka di berbagai sektor, Saudi dengan Visi 2030-nya. Saudi yang tak lagi bergantung pada pemasukan minyak. Kembali ke era sekitar 80 tahun lalu, sumber minyak ditemukan di Arab Saudi. Cadangan minyaknya mencapai 268 miliar barel, terbesar di dunia. Sejak saat itu, sumber pemasukan Arab Saudi sangat bergantung pada minyak bumi. Sekitar 70 persen pendapatan negara berasal dari sektor energi tak terbarukan itu.

Tetapi keputusan itu tentu memiliki konsekuensinya tersendiri. Saudi dituntut membuka diri dari ‘keterkungkungan’ selama ini. Hal tersebut dibaca dengan baik oleh MBS. Dalam sebuah wawancara dengan The Gurdian,MBS menyebut kekuatan ultrakonservatif telah menjadikan kerajaan ‘tidak normal’ selama hampir 30 tahun dengan beragam doktrin ekstrem dan radikal.

Doktrin  ‘Salafisme-Wahabisme’ di area kerajaan itu mengatur pola hidup masyarakat. Pewaris kuat tahta Saudi itu pun berujar,” Kami hanya kembali pada apa yang kami ikuti - Islam moderat yang terbuka bagi dunia dan semua agama. 70 persen orang Saudi berusia di bawah 30 tahun, jujur kami tidak akan menyia-nyiakan 30 tahun hidup kami melawan pemikiran ekstrimis, kami akan menghancurkan mereka sekarang dan segera.”

Keinginan mengubah kesan kerajaan dengan wajah Islam yang ramah itu diterjemahkan dengan kebijakan-kebijakan yang membuka diri dengan dunia luar, dunia yang selama ini dianggap tabu oleh Saudi. Kehadiran klub malam ini adalah rangkaian menghadirkan hiburan bagi warga Saudi sebagai bagian kebutuhan hidup. Sebelumnya pada pada 2018 lalu, bioskop komersial pertama berhasil eksis di Riyad pada 2018 setelah keberadaannya dilarang selama hampir 35 tahun.

Saudi juga mulai memberikan ruang publik bagi perempuan yang selama ini diposisikan sebagai kelas kedua. Seperti kebebasan mengemudi, bekerja di sektor publik, dan keterlibatan dalam bidang olahraga. Untuk kali pertama misalnya, perempuan Saudi bisa terlibat dalam berbagai kejuaraan olah raga, tak terkecuali dalam pertandingan sepak bola perempuan.

MBS juga memperlihatkan keseriusannya berinteraksi dengan dunia luar dengan mempromosikan pariwisata di Provinsi al-Ula, yang oleh sebagian ulama dilarang dikunjungi merujuk pada tafsir atas teks hadis yang masih sangat diperdebatkan. Pariwisata al-Ula menawarkan situs purbakala Madain Saleh, situs arkeologi yang didominasi peninggalan Kerajaan Nabatea dari abad ke-1 Masehi. Sebuah situs yang berusia ribuan tahun dan nyaris tak terjamah. Bekerjasama dengan Prancis yang disokong investasi miliaran dolar, kawasan al-Ula tersebut ditawarkan ke dunia internasional, bersaing dengan kawasan Petra di Yordania atau piramida Mesir. 

Ironisnya justru sebagian kalangan meragukan langkah MBS itu sebagai langkah tulus membawa arah kerajaan menuju Islam moderat. Sepak terjang MBS itu dipandang sebagai strategi saja untuk meyakinkan aliansi Barat terhadap keseriusan dan komitmen Saudi untuk berteman. Di tengah ancaman resesi ekonomi menyusul anjloknya harga minyak dan geopolitik Saudi yang tengah berkonfrontasi dengan Qatar di negara Teluk lalu  rival abadinya di kawasan, Iran. Negara yang kedua ini seakan menjadi common enemy bagi Saudi dan Barat. Saudi menuding Iran tengah menjalankan perang proxy nya dengan berada di balik keberadaan milisi Hizbullah di Suriah dan Houthi di Yaman. Melawan ‘Syiahisasi’ Iran di kawasan merupakan dalih utama yang disodorkan Saudi dalam membentuk Koalisi Militer Saudi Melawan Terorisme (dalam konteks ini pemerintah RI menolak bergabung), meski sebagian sumber menyebut bahwa perlawanan tersebut lebih didasari oleh motif kepentingan ekonomi untuk menghadang bisnis minyak mentah Iran sebagai negara pemasok minyak terbesar di kawasan (Uni Emirat Arab tentu tidak masuk perhitungan karena masih satu barisan dengan Saudi). Saudi memproduksi 11.624 juta barel per hari  sementara Iran 3.375 barel per hari.

Dalam foreignpolicy, langkah kontradiktif Saudi tampak saat pada September 2017 lalu, puluhan ulama, bersama dengan jurnalis dan akademisi lainnya, ditangkap termasuk Syekh Salman Fahd al-Audah. Selama tahun berikutnya, menurut seorang pejabat Arab yang dekat dengan pemerintah Saudi, 5.000 ulama lainnya diam-diam dipanggil dan dipaksa untuk memberikan janji bahwa mereka tidak akan mengkritik pemerintah.

Di saat bersamaan, Saudi masih mempertahankan dua nama ulama di Dewan Ulama Senior, dewan yang beranggotakan 21 orang  bertugas menasihati raja tentang masalah agama dengan mengeluarkan fatwa. Para anggota dipilih sendiri oleh raja dan dibayar pemerintah. Di antara badan keagamaan yang sangat ultrakonservatif ini, setidaknya dua anggota telah menimbulkan kontroversi untuk ideologi ekstremis mereka yaitu Shalih al-Fawzan dan Shalih al-Lohaidan. Al-Fawzan pernah menyatakan pada 2017 bahwa Syiah bukanlah Muslim.

Sedangkan Shalih al-Lohaidan, yang memimpin kehakiman hingga 2008, pernah mengatakan bahwa pemilik media yang menyiarkan apa pun yang melanggar norma agama dan moral harus menghadapi hukuman mati karena murtad dari Islam. Kedua tokoh ulama ini juga pernah menyatakan dengan paham Salafisme mereka, bahwa demonstrasi dan unjuk rasa kepada penguasa adalah haram hukumnya. Perang MBS dalam memberantas ultakonservatisme di negaranya memang sangat tampak. Namun perlu upaya yang lebih maksimal lagi untuk memastikan bahwa tindakannya itu benar-benar telah mematikan sel-sel ultrakonservatisme yang telah mengakar kuat di Saudi, sebagaimana jamak diketahui, dan bahkan menjangkiti sebagian masyarakat Muslim di belahan negara lainnya.  

*) Penulis adalah redaktur republika.co.id

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA