Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Ketua Partai SIRA Respons Permintaan Maaf Mualem

Rabu 12 Jun 2019 15:22 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani

Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf menyampaikan orasi politik saat kampanye akbar Partai Aceh di lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Aceh, Ahad (7/4/2019).

Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf menyampaikan orasi politik saat kampanye akbar Partai Aceh di lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Aceh, Ahad (7/4/2019).

Foto: Antara/Rahmad
Muzakir Manaf alias Mualem telah meminta maaf terkait seruan referendum Aceh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan maaf eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf alias Mualem atas isu referendum yang disampaikannya, dianggap mengakhiri isu referendum Aceh yang dianggap bernuansa politik pilpres. Ketua Partai SIRA, Muhammad Nazar mengapresiasi permintaan maaf Mualem yang juga ketua partai rival, Partai Aceh sekaligus pembina Partai Gerindra Provinsi Aceh.

Baca Juga

Ujaran referendum di Aceh, kata Nazar, sebaiknya dimaklumi sebagai dimensi demokrasi di Aceh. "Permintaan maaf Muzakkir Manaf itu bagus dan wajib dihormati. Lagipun ngomong referendum itu kan hal biasa di Aceh dan dimensi demokrasi," kata Nazar kepada Republika, Rabu (12/6).

Nazar menyebut isu referendum yang disampaikan Mualem bernuansa politik pilpres, atas dampak kalahnya Prabowo-Sandi dalam kontestasi Pilpres melawan Jokowi - Ma'ruf. Wakil gubernur Aceh periode 2007-2012 itu menyebut apa yang dilakukan oleh Muzakkir Manaf itu meminta, siapapun tokoh dan rakyat Aceh fokus dulu kepada pengisian perdamaian dan pembangunan.

"Aceh jauh tertinggal karena terlalu lama konflik. Sehingga jangan sampai Aceh dijadikan orang lain yang punya kepentingan sesaat sebagai ladang konflik lagi seperti masa lalu," ucap Nazar.

Nazar juga mengingatkan pemerintah pusat agar bijak dan tidak keras dalam merespon Muzakkir Manaf. Nazar berharap, pemerintah memandang ujaran itu sebagai hak berbicara dan berpendapat.

"Orang kecewa juga punya hak berbicara, sama seperti orang yang menang juga berhak bahagia," kata dia.

Namun, Nazar mengingatkan agar jangan sampai simbol dan atribut perjuangan Aceh digunakan untuk urusan kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu, dieksploitasi untuk urusan orang lain yang kalah dalam capres lalu memanfaatkan dan menggerakkan rakyat. Ia mengulas, sejak adanya MoU Helsinki antara RI dan GAM, sebagian nasib Aceh telah disepakati dalam MoU tersebut dan diaplikasikan dalam UU PA pada 2006.

"Ya, kita hargai dan kita isi saja sekarang perdamaian itu," ujar dia.

Nazar pun meminta agar pemerintah pusat selalu sayang dan serius membangun Aceh. Bila Jokowi - Ma'ruf nanti jadi dilantik sebagai presiden wapres, Ia menuntut keduanya untuk  serius membangun Aceh. Ia meminta Jokowi tidak melihat jumlah persentase perolehan suara dari Aceh yang memenangkan Prabowo-Sandi mutlak.

"Tetapi jangan lupakan jasa Aceh sebagai pemegang saham awal dan dominan ketika Presiden Sukarno dulu datang ke Aceh dan dibantu Aceh tanpa pamrih karena alasan Islam. Juga setelah Indonesia merdeka dan diakui internasional Aceh juga menjadi salah satu penyumbang utama devisa negara melalui LNG Arun dan lain-lain," ucap Nazar.

Isu referendum kembali diembuskan oleh Muzakir Manaf. Namun, ia kemudian meminta maaf melalui video yang tersebar di media sosial. Dalam video itu Muzakir Manaf yang mengenakan kemeja motif kotaka-kotak memberikan penjelasan mengenai alasannya sempat menyerukan referndum aceh.

"Bahwa menyatakan saya tentang referendum tidak... rakyat Aceh saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada event peringatan haul meninggalnya Tengku Hasan Muhammad Ditiro," kata Muzakir Manaf di video, Rabu (12/6).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA