Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Menteri BUMN Sudah Kantongi Nama untuk Posisi Dirut PLN

Senin 10 Jun 2019 16:57 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Gita Amanda

Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri Seminar Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN di kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri Seminar Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN di kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Sudah ada beberapa nama untuk posisi dirut dan masih menunggu restu Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan didapuk untuk menduduki posisi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun Menteri BUMN, Rini Soemarno, menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap pembahasan untuk posisi Dirut PLN tersebut meski diakuinya sudah ada nama calon pemegang posisi tertinggi perusahaan pengelola listrik negara itu.

"Masih kami bahas," ujar Rini di Kementerian BUMN, Senin (10/6).

Namun, Rini menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi beberapa nama untuk menduduki posisi Direktur Utama ini. Rini mengatakan nama-nama ini juga perlu mendapat restu dari Presiden.

"Sudah ada beberapa nama. Nanti masih dibahas," ujar Rini.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sofyan Basir, Direktur Utama PLN sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dengan terpidana Mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya menduga Sofyan telah menerima uang dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Sofyan diduga turut membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Kotjo. "SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham," kata Saut.


Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA